Ketua KI: Apresiasi Dua Langkah Gubernur Jabar Terkait RUU Cipta Kerja

  • 0 comments

BANDUNG, Ekpos.Com---Langkah Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil yang merespons aspirasi publik terkait RUU Omnibus Law, dengan mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo mendapat apresiasi Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Barat.

“Kami sangat mengapresiasi dua aspirasi utama publik, yang dilakukan Gubernur Jabar, Ridwan Kamil. Pertama menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja dan yang kedua meminta agar presiden menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPPU),” ungkap Ketua KI Jabar Ijang Faisal.

Ijang menilai, Akses publik terkait (R) UU Omnibus Law Cipta Kerja ini sangat tertutup. Pemerintah dan DPR telah gagal membuka isi RUU tersebut dengan terlebih dahulu mengkomunikasikannya kepada public.

“Kita khawatir negara tidak lagi menjadi urusan publik, tapi diprivatisasikan. Semua urusan negara selesai dengan segilintir orang saja,” kata Ijang.

Ijang mengungkapkan, langkah Gubernur Jawa Barat sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah sudah sangat tepat. Mengakomodir dan merespons tuntutan publik yang notabene rakyat Jawa Barat dan meneruskannya kepada Pemerintah pusat di jakarta.

“KI Jabar berharap Presiden Jokowi meninjau ulang RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini, dan tidak meneruskannya menjadi UU. Karena prosedur perencanaan dan pembentukan RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini tidak sejalan dengan tata cara atau mekanisme yang telah diatur Undang – Undang, Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan UU ,”ungkapnya

Pernyataan Presiden yang mempersilahkan kepada para penentang (R) UU Omnibus Law Cipta Kerja agar melakukan Judicial Review (JR) ke MK itu pernyataan yang kurang tepat. Karena melakukan Judicial Review itu jika dirasa ada peraturan Undang-Undang yang berlawanan dengan Peraturan yang lebih tinggi, yakni UUD 1945.

Sedangkan UU Omnibus Law Cipta Kerja ini belum menjadi Undang-Undang karena cacat secara prosedural penyusunan Undang-Undang dan inkonstitusional.

“Kalau Presiden mempersilahkan JR ke MK terkait (R) UU Omnibus Law Cipta Kerja ini, maka Sebaiknya presiden membuat PERPPU terlebih dahulu yang membolehkan MK menguji materi Draft Undang-Undang yang bertentangan dengan konstitusi dan cacat procedural,” pungkasnya.

Komentar
Nama
Email
Komentar
Masukkan Angka berikut
Jika Anda pernah memberikan komentar sebelumnya di Ekpos, maka sebaiknya Anda menggunakan email yang sama dengan sebelumnya supaya Anda tidak harus melakukan verifikasi kembali.
Jika Anda belum pernah sebelumnya memberikan komentar, maka komentar Anda akan langsung muncul jika Anda sudah melakukan verifikasi. Proses verifikasi sangatlah mudah, Anda cukup meng-klik link yang kami kirim ke email Anda.
Email Anda tidak akan dimunculkan jika komentar Anda disetujui.
©2014 Ekpos All right reserved   Developed by javwebnet