UU SPPA Bisa Jerat Bisa Jerat Wartawan Maupun Media Ke Ranah Pidana

  • 0 comments

BANDUNG, Ekpos.Com---Jika pemberitaan di media cetak maupun elektronik melangga Undang Undang (UU)nomor 11 tahun 2012 tentang Sitem Peradilan Pidana Anak (SPPA) bisa dipidana dan denda.

Hal tersebut dikemukakan Plt Ketua PWI Jabar, Hilman Hidayat saat memberikan sambutan dalam acara Diskusi Hukum Pers yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat, dalam rangkaian kegiatan Hari Pers Nasional (HPN) 2019, , di Kantor PWI Jabar, Jalan Wartawan, Kota Bandung, Jumat (8/3/2019).

Acara tersebut diikuti sejumlah wartawan, pejabat humas pemerintah se Bandung Raya dan kepolisian.

Hilman mengatakan, PWI Jabar sengaja menyelenggarakan diskusi lebih konsentrasi membahas Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA, untuk lebih memberikan pemahaman pada wartawan yang sebelumnya sebelumnya berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan UU No 11 Tahun 1999 tentang Pers.

“Masih banyak pemberitaan di media cetak maupun televisi, yang menampilkan sosok korban kekerasan dan anak. Padahal, dalam perundang-udangan peradilan pidana harusnya disembunyikan,” ujarnya.

Diberlakukanya UU No 11 Tahun 2012 tentang SPPA, dengan sendirinya akan UU SPPA akan mengintervensi UU Pers, UU Kepolisian, UU Kejaksaan, dan UU Kehakiman.  Bahkan Pasal 105 UU SPPA mengamanatkan, stake holder yang terkait dengan peradilan anak untuk melakukan penyesuaian dalam waktu lima tahun sejak UU SPPA diundangkan.

Hilman mengingatkan, jika pemberitaan melanggar Undang-Undang tersebut akan mendapatkan hukuman pidana dan denda. Dicontohkanya, bilamana foto anak korban kekerasan ditampilkan secara gamblang, atau memberitakan identitas lengkap anak kepada publik. Ancamannya, pidana lima tahun dan denda Rp500 juta.

“Itu tidak hanya berlaku bagi jurnalis saja,  kalangan penyidik dari kejaksaan juga bisa terkena kalau mengekspos seperti itu,” katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi Kompetensi PWI Pusat Kamsul Hasan mengatakan, tak jarang  wartawan terjebak pada aturan asas praduga tak bersalah. Hal tersebut terjadi ketika pihak kepolisian melakukan jumpa pers. Wartawan terjebak dengan menuliskan nama para pelaku kriminal secara gamblang, padahal statusnya di mata hukum belum menjadi pelaku.

“Wartawan tidak boleh menggunakan gaya polisi, menetapkan seseorang menjadi pelaku. Padahal ada prosesnya, ada istilah terduga, tersangka. Belum pelaku,karena belum ada penetapan status oleh pengadilan,”paparnya. Ibeng

 

Komentar
Nama
Email
Komentar
Masukkan Angka berikut
Jika Anda pernah memberikan komentar sebelumnya di Ekpos, maka sebaiknya Anda menggunakan email yang sama dengan sebelumnya supaya Anda tidak harus melakukan verifikasi kembali.
Jika Anda belum pernah sebelumnya memberikan komentar, maka komentar Anda akan langsung muncul jika Anda sudah melakukan verifikasi. Proses verifikasi sangatlah mudah, Anda cukup meng-klik link yang kami kirim ke email Anda.
Email Anda tidak akan dimunculkan jika komentar Anda disetujui.
©2014 Ekpos All right reserved   Developed by javwebnet