UU RI No 5 Thn 2014 Di Lingkungan Disdik Jabar Hanya Isapan Jempol Belaka

  • 315 views
  • 0 comments

BANDUNG,Ekpos.Com---Undang Undang Republik Indonesia no 5 Tahun 2014  tentang aparatur sipil negara (ASN), diharapkan oleh pemerintah menghasilkan pegawai yang Profesional, dengan nilai dasar etika profesi bebas intervensi politik serta bersih dari Praktek KKN. Sehingga wajib hukumnya bagi setiap ASN untuk menjadikan undang-undang tersebut sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.   

Namun dalam kenyataanya berdasarkan pantauan Ekpos.Com, hanya isapan jempol belaka.  Bahkan terjadi di lingkungan Dinas Pendidikan Jawa Barat, dalam hal ini Balai Tikomdik dan kinerja Bidang PKPLK. Secara kasat mata di lihat dari  Management ASN di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, ASN Disdik Jabar seolah awam Undang Undang Tersebut .

Penyelenggaraan kebijakan dan management ASN yang seharusnya berdasarkan pada Asas kepastian hukum , profesionalitas , proporsionalitas , netralitas dan efektip. Selain itu, non diskriminatif, mengedepankan persatuan dan kesatuan , keadilan serta keterpaduan kesetaraan kesejahteraan. Namun dalam pelaksanaanya masih sangat jauh dari apa yang diharapkan.

Terbukti, dari banyaknya kegiatan di tiap bidang, sulit di pantau dan seolah menjadi rahasia lembaga yang hanya layak di ketahui para pejabat dan stafnya.

Pelaksanaan program anggaran sumber APBD, tanpa menghiraukan pelayanan publik untuk memberikan informasi kegiatan apa yang tengah dan telah dilaksanakan setiap bidang. Seluruh kegiatan disembunyikan,  bukan mengedepankan tata kelola yang baik di pemerintahan, untuk mensukseskan pembangunan yang layak di ketahui masyarakat. Hal ini selayaknya perlu di benahi pemerintah provinsi jabar, tepatnya Gubernur .

Padahal, anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2018, cukup signifikan. Sebagaimana diakui kata Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Disdik Jabar, Hendra Kusuma, bahwa anggaran Disdik Jabar yang bersumber Dana APBD Provinsi Jabar termasuk untuk 13 Kantor Cabang Dinas sebesar Rp 13 triliun.

“Anggaran Disdik Jabar tahun 2018 ini sebesar Rp 13 triliun,” aku nya dengan terburu-buru tanpa menjelaskan secara rinci peruntukannya saat ditanya Ekpos menjelang sholat baru-baru ini. 

Berdasarkan Rincian yang di dapat Ekpos di lingkungan Disdik Jabar, anggaran Rp 13 trilyun di peruntukan untuk Kegiatan Bantuan tidak langsung (BTL) senilai  Rp . 6. 443. 222. 771. 934. Serta Dana Bantuan Langsung (BL) senilai Rp. 2. 752. 405. 183.133. Dari nilai BTL tersebut, masih bisa dirubah saat ini. Namun untuk dana BL, sudah menjadi angka tetap tidak ada perubahan untuk pelaksanaan kegiatan.

Rincian anggaran  BL ada 324 kegiatan termasuk di 13 KCD Disdik Jabar. Sedangkan khusus untuk Bidang SMA ada 30 kegiatan , SMK 15 kegiatan dan PKPLK ada 12 Kegiatan.

Untuk mendapat kejelasan terkait karakter kinerja kegiatan (Proyek) yang dilaksanakan oleh ASN  wartawan Ekpos.Com,  berusaha menemui kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jabar , DR. H. Ahmad hadadi. Namun, beliau tidak ada di kantornya sehubungan sedang di luar. Ekpos hanya berhasil menemui satu  Kepala Bidang PMK Disdik jabar DR. H. Dodin Rusmin Nuryadin.

 “Seluruh kegiatan Bidang  PMK yang sudah diserap sampai saat ini mencapai 50 %.  Selebihnya masih dalam proses administrasi terkait belum kelarnya SPK ,” tegas H. Dodin. ( Farida).

Komentar
Nama
Email
Komentar
Masukkan Angka berikut
Jika Anda pernah memberikan komentar sebelumnya di Ekpos, maka sebaiknya Anda menggunakan email yang sama dengan sebelumnya supaya Anda tidak harus melakukan verifikasi kembali.
Jika Anda belum pernah sebelumnya memberikan komentar, maka komentar Anda akan langsung muncul jika Anda sudah melakukan verifikasi. Proses verifikasi sangatlah mudah, Anda cukup meng-klik link yang kami kirim ke email Anda.
Email Anda tidak akan dimunculkan jika komentar Anda disetujui.
©2014 Ekpos All right reserved   Developed by javwebnet