TOS Disalahgunakan Oknum Untuk Mengintervensi SKPD

  • 62 views
  • 0 comments

EKPOS. Com---Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyatakan untuk menyerap aspirasi masyarakat, mendata potensi daerah dan merumuskan kebijakan untuk mengembangkan daerah, dirinya sengaja membentuk Tim Optimasi dan Sinkronisasi (TOS).

 

“TOS ini tugasnya untuk menyerap aspirasi dari masyarakat, mendata potensi daerah hingga merumuskan kebijakan yang dapat diambil untuk pengembangan daerah,” ujarnya beberapa waktu lalu kepada wartawan.

Namun dalam pelaksanaanya berbanding terbalik, justru keberadaan TOS membuat kondisi tidak nyaman dilingkungan Pemprov Jabar. Pasalnya saat ini ada oknum yang mengatasnamakan TOS, memaksakan program-program kegiatan untuk dapat diakomodir oleh setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

"Ujung-ujungnya dia minta proyeknya untuk dianggarkan pada APBD Perubahan maupun APBD 2019. Program ini yang membebani APBD Perubahan, dan mau tidak mau SKPD harus menganggarkan kendati resiko defisit anggaran.  Akhirnya peningkatan rencana belanja perubahan 2018 yang mengalami defisit hingga 2 triliun rupiah "ungkap salah satu sumber di lingkungan Gedung Sate yang enggan untuk disebutkan namanya.

Hal tersebut diperkuat pernyataan Sekda Jabar Iwa Kartiwa dalam rapat pembahasan anggaran perubahan 2018 pada Senin 10 September lalu. Iwa menyatakan, dari sisi belanja terdapat kenaikan alokasi dari yang direncanakan Rp33,9 triliun menjadi Rp35,7 triliun atau meningkat sekitar Rp 1,7 triliun.

Dipaparkan Iwa, anggaran perubahan mengalami kenaikan sebesar 5,25% dari APBD Murni 2018,. Salah satu penyebab kenaikan adalah untuk menopang program quick response yang digagas oleh Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan Wagub Uu Ruzhanul. APBD murni  direncanakan memperoleh Rp31,96 triliun. Namun pada rencana perubahan dengan beberapa peningkatan efisiensi, efektifitas dan lain sebagainya diproyeksikan  menjadi Rp33,25 triliun atau terjadi peningkatan Rp1,29 triliun.

“Program ini kami siapkan diperubahan karena akan segera dilaunching. Walaupun memang ada defisit sebesar 2,4 triliun rupiah. Namun ini bisa ditutup dari hasil Silpa perhitungan BPK yang mencapai Rp2,478 triliun,” ujaenya. 

Menanggapi hal tersebut, Ketua TOS, Erry Riyana Hardjapamekas Ketua Tim menegaskan tugas timnya adalah untuk merumuskan program kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar untuk lima tahun ke depan. Sehingga dengan beredarnya rumor terkait adanya oknum TOS yang menyalahgunakan wewenang membuatnya geram.

“Kalau memang ada yang seperti itu laporkan ke saya, catat siapa namanya. TOS ini terdiri dari berbagai kalangan seperti profesional, tokoh masyarakat, akademisi dan aktifis di Jawa Barat. TOS ditugaskan untuk membuat program kerja Gubernur dan Wagub Jabar untuk lima tahun ke depan. Itupun hanya sampai Gubernur dan Wagub dilantik, setelah itu TOS secara resmi dibubarkan pada tanggal 15 September mendatang," Ungkapnya dengan sedikit kesal. Ganefa

 

Komentar
Nama
Email
Komentar
Masukkan Angka berikut
Jika Anda pernah memberikan komentar sebelumnya di Ekpos, maka sebaiknya Anda menggunakan email yang sama dengan sebelumnya supaya Anda tidak harus melakukan verifikasi kembali.
Jika Anda belum pernah sebelumnya memberikan komentar, maka komentar Anda akan langsung muncul jika Anda sudah melakukan verifikasi. Proses verifikasi sangatlah mudah, Anda cukup meng-klik link yang kami kirim ke email Anda.
Email Anda tidak akan dimunculkan jika komentar Anda disetujui.
©2014 Ekpos All right reserved   Developed by javwebnet