Tim Advokasi DM: KPI Tidak Profesional dan Sewenang-Wenang

  • 50 views
  • 0 comments

BANDUNG, Ekpos.Com--- Tim advokasi Cagub Jabar Deddy Mizwar, menilai, KPI tidak bekerja secara profesional dan bertindak sewenang-wenang melarang kliennya tampil di sinetron. Terlebih konten atau isi sinetron yang menampilkan Deddy Mizwar belum pernah diperiksa KPI.

"Ini perbuatan sewenang wenang, yang akan kita laporkan ke aparat kepolisian dan kepada dewan etik komisi penyiaran, kita akan ambil langkah langkah hukum Seperti itu,"tegas Ketua tim, Ferdinan dalam rilisnya Rabu (23/5/2018).

Rencananya, sambung Ferdinan, pihaknya melaporkan KPI ke kepolisian dalam waktu dekat ini. Langkah tersebut diambilnya setelah pihaknya berkoordinasi dan melakukan rapat dengan tim advokasi lainnnya untuk menentukan langkah hukum lanjutannya.

"Saya sedang menunggu tim saya yang lain, persoalan ini malam nanti akan kita rapatkan untuk putuskan langkah hukum yang akan dilakukan. Minggu ini kita akan tindak lanjuti," kata Ferdinan

Ferdinan yang juga Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat, mengatakan pihaknya telah menerima jawaban somasi dari KPI, terkait aturan yang melarang lembaga penyiaran menampilkan calon kepala daerah dalam program siaran, termasuk sinetron. Namun, jawaban yang disampaikan KPI itu dianggap tidak memuaskan. KPI hanya menyatakan tengah menjalankan tugas mengawasi konten siaran. Namun tidak merinci siaran apa saja yang dilarang sesuai peraturan yang ada.

"Memang sesuai UU penyiaran tugasnya mengawasi konten siaran. Tapi konten siaran yang seperti apa dulu yang perlu diawasi. Sepertinya mereka belum paham tentang tugasnya sendiri mengenai konten, terutama konten yang dianggap tidak boleh tayang," ungkapnya.

Menurut dia, aturan yang melarang lembaga penyiaran menampilkan calon kepala daerah dalam sinetron tidak jelas. Apalagi berdasarkan aturan yang ada, KPI hanya mengawasi penayangan film yang bersifat pornografi, berbau kekerasan dan hal negatif lainnya.

"Tapi kalau sinetron seperti ini tidak mengandung hal hal seperti itu kok dilarang. Apalagi disana tidak mengandung unsur kampanye. Artinya KPI tidak boleh melarang ini. Oleh karena itulah atas jawaban KPI yang kita terima dan sudah kita pelajari, maka kita putuskan tim hukum akan melaporkan komisioner KPI kepada kepolisian," tutur Ferdinan.

Bukan hanya itu, lanjutnya, saat ini pun pihaknya tengah mempelajari rencana untuk melaporkan KPI ke PTUN. Terutama untuk membatalkan surat edaran KPI, terlebih hal itu dinilai tidak sesuai dengan tupoksi KPI. ***

Komentar
Nama
Email
Komentar
Masukkan Angka berikut
Jika Anda pernah memberikan komentar sebelumnya di Ekpos, maka sebaiknya Anda menggunakan email yang sama dengan sebelumnya supaya Anda tidak harus melakukan verifikasi kembali.
Jika Anda belum pernah sebelumnya memberikan komentar, maka komentar Anda akan langsung muncul jika Anda sudah melakukan verifikasi. Proses verifikasi sangatlah mudah, Anda cukup meng-klik link yang kami kirim ke email Anda.
Email Anda tidak akan dimunculkan jika komentar Anda disetujui.
©2014 Ekpos All right reserved   Developed by javwebnet