Tidak laksanakan Eksekusi Putusan MA, ARM Akan Demo PN Bandung

  • 1307 views
  • 6 comments
Tidak laksanakan Eksekusi Putusan MA, ARM Akan Demo  PN Bandung

Bandung, Ekpos

Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung  telah empat kali mengeluarkan keputusan sidang atas  sengketa perdata Rumah jl. Marconi  No 4 Bandung  antara Ahli waris R Dodoh Djoharman melawan penggugatnya atau termohon eksekusi  R Lutfiah dkk, yang semuanya dimenangkan oleh tergugat  keluarga Ahli waris R Dodoh Djoharman, tetapi  43 tahun sejak putusan awal pada tahun 1972 Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung belum melaksanakan eksekusi atas  atas  putusannya yang semuanya  telah diperkuat putusan  MA dan telah berkeputusan tetap (in kracht).

ARM sebagai LSM yang mendeklarasikan sebagai mitra yudikatif  melihat ini sebagai suatu hal perlu disikapi hingga putusan hakim yang telah berkuatan hukum tetap  ini tidak dilaksanakan sampai sekian puluh tahun.

“Jika kenyataannya demikian, lalu untuk apa adanya institusi peradilan, jika putusan-putusanya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap itu tumpul dan tidak dapat dieksekusi, serta gampang dihambat oleh upaya hukum bantahan yang sengaja mengulur-ulur waktu dengan dalil-dalil basi yang selalu diulang-ulang.” Kata Furqon Mujahid ketua Umum ARM kepada Ekpos di Dakken Bandung. Sabtu (7/11).

Padahal tidak ada sanggahan atau gugatan dari BPN kota Bandung, BPN Kanwil Jabar bahkan BPN RI atas status objek  putusan tersebut,karena itu Mujahid menyatakan bila tidak ada tanggapan atas apa yang dilakukan dengan membuka masalah ini ke media, pihaknya akan melakukan aksi unjuk rasa ke kantor  Pengadilan negeri Bandung, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung dan  Komisi Yudisial untuk mendesak PN Bandung segera melaksanakan eksekusi atas putusannya yang telah diperkuat MA, selama 1972, 1990, 2001, 2014.@

Komentar
  • Dien Syarifudin
  • 11 Nov 2015 16:41:30

Mengapa Juru Sita Tak Kunjung Lakukan Eksekusi
Tulisan ini adalah tanggapan atas opini Ahli waris Dodoh Djoharman alm, yang disampaikan oleh Sdr Rachmat Sudrajat dan penasehat hukumnya Sdr Heru Darmadi, yang dimuat di Harian Pikiran Rakyat tanggal 16 Oktober, 2015. Dalam berita tersebut mereka menyatakan sudah menunggu selama 43 tahun sejak berperkara, dan delapan tahun setelah ada keputusan MA yang berkekuatan hukum tetap, namun Pengadilan Negeri Kelas I Bandung PN-Bandung tidak juga melakukan eksekusi tanah dan rumah di Jl. Markoni No 4 Bandung tersebut.
Bahwa dalam putusan yang dimohonkan eksekusinya terdapat amar putusan yang menyatakan TANAH DAN BANGUNAN sengketa di JI. Markoni No. 4, Bandung sebagai milik para Ahli waris Dodoh Djoharman alm. Hal ini bertentangan dengan sejumlah keterangan dari BPN maupun Kantor Pertanahan Kota Bandung, yang menegaskan bahwa tanah di J1. Markoni No.4 Bandung adalah tanah negara. Karena tanahnya sudah kembali menjadi milik negara, maka berdasarkan KUH Perdata pasal 571 ayat 1, bangunan rumahnya otomatis menjadi milik negara.
Sejak penetapan eksekusi tahun 2007, PN-Bandung telah tiga atau empat kali berganti pimpinan. Namun semua Ketua PN-Bandung tersebut, sampai sekarang ini, tidak pernah memerintahkan juru sita untuk melakukan eksekusi atas tanah dan bangunan di Jl Markoni No. 4 Bandung tersebut. Penyebabnya sebagian telah dijelaskan oleh Humas PN-Bandung, yaitu “Menurut ketentuan, Peraturan Pemerintah PP 32 tahun 1979 apabila HGB berakhir, maka tanah itu milik negara”. Sangat disayangkan, humas PN-Bandung tidak menjelaskan apa akibat hukum jika tanahnya menjadi milik negara?. Untuk itu perlu kami jelaskan beberapa hal berikut.
Dalam petunjuk Mahkamah Agung berkaitan dengan persoalan teknis-yudisial yang dirumuskan dalam Rakernas Denpasar September 2005, pada penjelasan angka 3, Eksekusi, huruf b, terdapat penjelasan sbb “Suatu putusan yang BHT prisipnya wajib dilaksanakan. Namun ada hal-hal tertentu suatu putusan tidak dapat dilaksanakan NON EXECUTABLE, yang harus dilakukan dengan kehati-hatian. Ketua Pengadilan Negeri selaku pelaksana eksekusi harus terlebih dahulu menempuh proses yang ditentukan oleh Undang-undang sampai dengan aanmaning dan perintah eksekusi kepada jurusita. Apabila setelah proses tersebut ditemui fakta antara lain: 4 OBYEK EKSEKUSI TELAH BERUBAH MENJADI TANAH NEGARA, maka Ketua Pengadilan Negeri membuat penetapan “NON EXECUTABLE”.
Selanjutnya dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 416-418, terdapat ketentuan pada butir 10 “SITA JAMINAN DAN SITA EKSEKUSI TERHADAP BARANG-BARANG MILIK NEGARA DILARANG”. Kedua petunjuk teknis Mahkamah Agung RI tersebut muncul karena pasal 50 huruf d UU Perbendaharaan Negara tahun 2004, menyatakan “PIHAK MANA PUN DILARANG MELAKUKAN PENYITAAN TERHADAP D BARANG TIDAK BERGERAK DAN HAK KEBENDAAN LAINNYA MILIK NEGARA/DAERAH”
Karena salah tahapan penting dari proses eksekusi putusan sengketa kepemilikan adalah adanya sita eksekusi, adanya larangan sita eksekusi terhadap barang-barang milik negara, berakibat adanya larangan eksekusi barang-barang milik negara. Karena eksekusi harus dilakukan secara utuh sesuai amar putusan misal eksekusi tanah dan bangunan, dan tidak boleh dilakukan secara parsial misal eksekusi hanya bangunannya saja, atau hanya pengosongan bangunan rumah saja, maka jika satu bagian objek eksekusi, misalnya tanah, tidak bisa dieksusi karena dilarang undang-undang, maka eksekusi secara keseluruhan tidak dapat dilaksanakan.
Jadi penyebab PN-Bandung, tidak melakukan eksekusi tanah dan rumah di Jl. Markoni No 4 Bandung meski penetapan eksekusinya sudah ada sejak tahun 2007, adalah bukan karena juru sita patut dicurigai, bukan karena penghuninya sudah tua, bukan karena ada gugatan bantahan, bukan karena menunggu keputusan BPN karena BPN/Kantor Pertanahan Kota Bandung, sudah menegaskan tanah tersebut adalah tanah negara. Jadi penyebabnya adalah karena tanah di JI. Markoni No. 4, Bandung tersebut adalah MILIK NEGARA dan BUKAN MILIK AHLI WARIS DODOH DJOHARMAN ALM.
Karena negara adalah bukan pihak yang ikut berperkara dan tidak terikat dengan putusan yang dimohonkan eksekusinya tersebut, maka PN-Bandung tidak memiliki pilihan hukum selain mematuhi UU Perbendahaaran Negara tahun 2004 yang melarang eksekusi terhadap tanah milik negara, dan karena itulah PN-Bandung tidak melakukan eksekusi. Sejauh ini, perintah undang-undang itu sudah dilaksanakan dengan baik dan benar oleh PN-Bandung.

Bandung, 3 November 2015
Hormat Kami,


Ny. Hj. Lutfiah Saleh
Penghuni Rumah Jl. Markoni No. 4, Bandung

Untuk lebih jelas ARM dapat menghubungi kami putra putri ibu H Lutfiah, via HP 08112223945

  • Lutfiah
  • 12 Nov 2015 08:49:33

Tanah sengketa itu adalah tanah ex hak eigendoom yang sudah jadi milik negara, sejak 24 sept 1961. Dodoh Djoharman ngaku beli tanah itu dari orang Swiss tahun 1970. Kalau tahun segitu mah, mana ada orang asing punya tanah di Indonesia.

Putusan2 pengadilan itu ngawur semua, dan terbukti putusannya tidak bisa di eksekusi. Tanah yang akan dieksekusi adalah tanah negara, bukan milik Dodoh Djoharman.

Pengadilan tidak mengekeskusi tanah itu karena aturannya jelas, tanah negara tidak bisa dieksekusi.

1 Dalam petunjuk Mahkamah Agung berkaitan dengan persoalan teknis-yudisial yang dirumuskan dalam Rakernas Denpasar September 2005, pada penjelasan angka 3, Eksekusi, huruf b, terdapat penjelasan sbb
“Suatu putusan yang BHT prisipnya wajib dilaksanakan. Namun ada hal-hal tertentu suatu putusan tidak dapat dilaksanakan NON EXECUTABLE, yang harus dilakukan dengan kehati-hatian. Ketua Pengadilan Negeri selaku pelaksana eksekusi harus terlebih dahulu menempuh proses yang ditentukan oleh Undang-undang sampai dengan aanmaning dan perintah eksekusi kepada jurusita. Apabila setelah proses tersebut ditemui fakta antara lain: 4 OBYEK EKSEKUSI TELAH BERUBAH MENJADI TANAH NEGARA, maka Ketua Pengadilan Negeri membuat penetapan “NON EXECUTABLE”.

2 Selanjutnya dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 416-418, terdapat ketentuan pada butir 10 “SITA JAMINAN DAN SITA EKSEKUSI TERHADAP BARANG-BARANG MILIK NEGARA DILARANG”. Kedua petunjuk teknis Mahkamah Agung RI tersebut muncul karena pasal 50 huruf d UU Perbendahaaran Negara tahun 2004, menyatakan “PIHAK MANA PUN DILARANG MELAKUKAN PENYITAAN TERHADAP D BARANG TIDAK BERGERAK DAN HAK KEBENDAAN LAINNYA MILIK NEGARA/DAERAH”.

Jadi penyebab PN-Bandung, tidak melakukan eksekusi tanah dan rumah di Jl. Markoni No 4 Bandung meski penetapan eksekusinya sudah ada sejak tahun 2007, adalah bukan karena juru sita patut dicurigai, bukan karena penghuninya sudah tua, bukan karena ada gugatan bantahan, bukan karena menunggu keputusan BPN. Tetapi, karena tanah itu milik negara.

Jadi jelas bahwa tanah dan rumah di JI. Markoni No. 4, Bandung tersebut adalah MILIK NEGARA dan BUKAN MILIK AHLI WARIS DODOH DJOHARMAN ALM.

Karena negara adalah bukan pihak yang ikut berperkara dan tidak terikat dan tidak ada urusan dengan dengan putusan yang dimohonkan eksekusinya tersebut.

Karena itulah mengapa tidak ada sanggahan atau gugatan dari BPN kota Bandung, BPN Kanwil Jabar bahkan BPN RI atas status objek putusan tersebut. Karena mereka menganggap, semua penegak hukum, termasuk ketua pengadilan, mengetahui tanah negara tidak bisa dieksekusi. Jadi jalankan saja aturan itu.

  • Lutfiah
  • 12 Nov 2015 09:25:28

Ada yg lupa.
1 Karena salah satu tahapan penting dari proses eksekusi putusan sengketa kepemilikan adalah adanya sita eksekusi, adanya larangan sita eksekusi terhadap barang-barang milik negara, berakibat adanya larangan eksekusi barang-barang milik negara.

2 Karena eksekusi harus dilakukan secara utuh sesuai amar putusan misal eksekusi tanah dan bangunan, dan tidak boleh dilakukan secara parsial misal eksekusi hanya bangunannya saja, atau hanya pengosongan bangunan rumah saja, maka jika satu bagian objek eksekusi, misalnya tanah, tidak bisa dieksusi karena dilarang undang-undang, maka eksekusi secara keseluruhan tidak dapat dilaksanakan.

3 Sebelum ARM yang menyebut diri mitra judicial berunjuk rasa di PN-Bandung, coba cross chek soal surat2 tanah sampai kalian melihat sendiri. Apa betul ahli waris Dodoh Djoharman yg ngaku pemilik tanah ini punya bukti hak atas tanah tesebut eigendoom, girik, sertifikat atau apalah meski sudah tidak berlaku tidak apa.

4 Kalau ternyata surat-surat tanah selembarpun tidak punya, menguasai dan menggunakan tanahnya juga tidak, apa mungkin mereka disebut pemilik tanah ?.

  • Lutfiah
  • 12 Nov 2015 09:51:30

Ini ada tambahan lagi boss, biar jelas bahwa beberapa kategori putusan BHT/Inkracht yang tidak bisa dieksekusi.

Penyebab Putusan Non-Eksekutable

Dalam petunjuk Mahkamah Agung berkaitan dengan persoalan teknis-yudisial yang dirumuskan dalam Rakernas Denpasar September 2005, pada penjelasan angka 3, Eksekusi, huruf b, terdapat penjelasan sbb

Suatu putusan yang BHT prisipnya wajib dilaksanakan. Namun ada  hal-­hal tertentu suatu putusan tidak dapat dilaksanakan non executable, yang harus dilakukan dengan kehati-hatian. Ketua Pengadilan Negeri selaku pelaksana eksekusi harus  terlebih dahulu menempuh proses yang ditentukan oleh Undang-undang sampai dengan aanmaning dan  perintah eksekusi kepada jurusita.

Apabila setelah proses tersebut ditemui fakta antara lain:
1.   harta kekayaan atau obyek eksekusi tidak ada  lagi.
2.   obyek eksekusi ada  pada  pihak ketiga yang tidak terlibat dalam perkara.
3.   obyek eksekusi tidak jelas batas-batasnya.
4.   obyek eksekusi telah berubah menjadi tanah Negara.
5.   ­obyek eksekusi berada diluar negeri.
6.   putusan bersifat deklaratoir.

maka barulah Ketua Pengadilan Negeri membuat penetapan non executable.

Jadi jelas ya, tanah negara tidak bisa di eksekusi. Jadi kalau ARM benar mengaku mitra judicial, kalian seharusnya mengawasi jangan sampai eksekusi tanah negara dilakukan. Kalau sampai dilakukan sama saja kalian membiarkan perbuatan melawan hukum yang merugikan negara dilakukan aparat penegak hukum.

  • Lutfiah
  • 12 Nov 2015 09:52:19

Ini ada tambahan lagi boss, biar jelas bahwa beberapa kategori putusan BHT/Inkracht yang tidak bisa dieksekusi.

Penyebab Putusan Non-Eksekutable

Dalam petunjuk Mahkamah Agung berkaitan dengan persoalan teknis-yudisial yang dirumuskan dalam Rakernas Denpasar September 2005, pada penjelasan angka 3, Eksekusi, huruf b, terdapat penjelasan sbb

Suatu putusan yang BHT prisipnya wajib dilaksanakan. Namun ada  hal-­hal tertentu suatu putusan tidak dapat dilaksanakan non executable, yang harus dilakukan dengan kehati-hatian. Ketua Pengadilan Negeri selaku pelaksana eksekusi harus  terlebih dahulu menempuh proses yang ditentukan oleh Undang-undang sampai dengan aanmaning dan  perintah eksekusi kepada jurusita.

Apabila setelah proses tersebut ditemui fakta antara lain:
1.   harta kekayaan atau obyek eksekusi tidak ada  lagi.
2.   obyek eksekusi ada  pada  pihak ketiga yang tidak terlibat dalam perkara.
3.   obyek eksekusi tidak jelas batas-batasnya.
4.   obyek eksekusi telah berubah menjadi tanah Negara.
5.   ­obyek eksekusi berada diluar negeri.
6.   putusan bersifat deklaratoir.

maka barulah Ketua Pengadilan Negeri membuat penetapan non executable.

Jadi jelas ya, tanah negara tidak bisa di eksekusi. Jadi kalau ARM benar mengaku mitra judicial, kalian seharusnya mengawasi jangan sampai eksekusi tanah negara dilakukan. Kalau sampai dilakukan sama saja kalian membiarkan perbuatan melawan hukum yang merugikan negara dilakukan aparat penegak hukum.

  • Lutfiah
  • 12 Nov 2015 09:53:27

Ini ada tambahan lagi boss, biar jelas bahwa beberapa kategori putusan BHT/Inkracht yang tidak bisa dieksekusi.

Penyebab Putusan Non-Eksekutable

Dalam petunjuk Mahkamah Agung berkaitan dengan persoalan teknis-yudisial yang dirumuskan dalam Rakernas Denpasar September 2005, pada penjelasan angka 3, Eksekusi, huruf b, terdapat penjelasan sbb

Suatu putusan yang BHT prisipnya wajib dilaksanakan. Namun ada  hal-­hal tertentu suatu putusan tidak dapat dilaksanakan non executable, yang harus dilakukan dengan kehati-hatian. Ketua Pengadilan Negeri selaku pelaksana eksekusi harus  terlebih dahulu menempuh proses yang ditentukan oleh Undang-undang sampai dengan aanmaning dan  perintah eksekusi kepada jurusita.

Apabila setelah proses tersebut ditemui fakta antara lain:
1.   harta kekayaan atau obyek eksekusi tidak ada  lagi.
2.   obyek eksekusi ada  pada  pihak ketiga yang tidak terlibat dalam perkara.
3.   obyek eksekusi tidak jelas batas-batasnya.
4.   obyek eksekusi telah berubah menjadi tanah Negara.
5.   ­obyek eksekusi berada diluar negeri.
6.   putusan bersifat deklaratoir.

maka barulah Ketua Pengadilan Negeri membuat penetapan non executable.

Jadi jelas ya, tanah negara tidak bisa di eksekusi. Jadi kalau ARM benar mengaku mitra judicial, kalian seharusnya mengawasi jangan sampai eksekusi tanah negara dilakukan. Kalau sampai dilakukan sama saja kalian membiarkan perbuatan melawan hukum yang merugikan negara alias korupsi dilakukan aparat penegak hukum.

  • Lutfiah
  • 14 Nov 2015 13:53:47

MENGAPA JURU SITA TAK KUNJUNG LAKUKAN EKSEKUSI

Tulisan ini adalah tanggapan atas opini Ahli waris Dodoh Djoharman alm, yang disampaikan oleh Sdr Rachmat Sudrajat dan penasehat hukumnya Sdr Heru Darmadi, yang dimuat di Harian Pikiran Rakyat tanggal 16 Oktober, 2015. Dalam berita tersebut mereka menyatakan sudah menunggu selama 43 tahun sejak berperkara 1972, dan delapan tahun setelah ada keputusan MA yang berkekuatan hukum tetap 2006, namun Pengadilan Negeri Kelas I Bandung PN-Bandung tidak juga melakukan eksekusi tanah dan rumah di Jl. Markoni No 4 Bandung tersebut. Penyebab sebenarnya telah dijelaskan oleh Humas PN-Bandung, yaitu “Menurut ketentuan, Peraturan Pemerintah PP 32 tahun 1979 apabila HGB berakhir, maka tanah itu milik negara”. Namun demikan Humas PN-Bandung tidak menjelaskan apa konsekwensi jika tanahnya menjadi milik negara? Untuk itu perlu kami jelaskan beberapa hal berikut.

A. Tentang Peruntukan Tanah

Rumah/Tanah di JI. Markoni No. 4, Bandung adalah tanah bekas hak eigendoom verponding milik asing. Tanah itu pertama kali dinyatakan sebagai tanah negara, pada tanggal 24 September 1961. Setelah HGB atas tanah tersebut atas nama adik kami, alm dinyatakan tidak berlaku lagi, tanahnya kembali menjadi tanah negara, terhitung sejak tanggal 24 September 1980 bukan tahun 2003. Dalam KUH Perdata pasal 571 ayat 1, dinyatakan “Hak milik atas sebidang tanah mengandung didalamnya kepemilikan atas segala apa yang ada di atasnya dan didalam tanah”. Karena tanah di JI. Markoni No. 4, Bandung sudah kembali menjadi milik negara, maka bangunan rumah yang berada diatas tanah tersebut otomatis menjadi milik negara.

Selanjutnya dalam peraturan pelaksanaan dari Keputusan Presiden No. 32 tahun 1979 Bukan PP No. 32 tahun 1979 seperti kata Humas PN-Bandung, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 tahun 1979, pada pasal 13 ayat 1, terdapat aturan tentang peruntukan tanahnya sbb “sepanjang tidak diperlukan untuk proyek-proyek bagi penyelenggaraan kepentingan umum, dapat diberikan dengan sesuatu hak kepada pihak YANG PADA SAAT MULAI BERLAKUNYA PERATURAN INI nyata-nyata menguasai dan menggunakan secara sah”. Karena pada saat mulai berlakunya Permendagri No.3 tahun 1979 tsb, yaitu pada tanggal 20-Agustus-1979, kami Ny. Lutfiah sudah 11 tahun menempati rumah tsb dan nyata-nyata de-facto menguasai dan menggunakan tanahnya secara sah, maka kami adalah pihak yang dapat diberi sesuatu hak atas tanah tersebut. Perlu dicatat bahwa Dodoh Djoharman alm dan ahli warisnya tidak pernah sekalipun tinggal dirumah itu, sehingga dapat disimpulkan sendiri implikasinya.

B. Tentang Eksekusi Putusan Yang Tidak Bisa Dilaksanakan

Dalam petunjuk Mahkamah Agung berkaitan dengan persoalan teknis-yudisial yang dirumuskan dalam Rakernas Denpasar September 2005, pada penjelasan angka 3, Eksekusi, huruf b, terdapat penjelasan sbb “Suatu putusan yang BHT prisipnya wajib dilaksanakan. Namun ada hal-hal tertentu suatu putusan tidak dapat dilaksanakan non executable, yang harus dilakukan dengan kehati-hatian. Ketua Pengadilan Negeri selaku pelaksana eksekusi harus terlebih dahulu menempuh proses yang ditentukan oleh Undang-undang sampai dengan aanmaning dan perintah eksekusi kepada jurusita. Apabila setelah proses tersebut ditemui fakta antara lain: 1 Harta kekayaan atau obyek eksekusi tidak ada lagi, 2 Obyek eksekusi ada pada pihak ketiga yang tidak terlibat dalam perkara, 3 Obyek eksekusi tidak jelas batas-batasnya, 4 OBYEK EKSEKUSI TELAH BERUBAH MENJADI TANAH NEGARA, 5 Obyek eksekusi berada diluar negeri, 6 Putusan bersifat deklaratoir. maka ketua pengadilan negeri MEMBUAT PENETAPAN “NON EXECUTABLE”.

Selanjutnya dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 416-418, terdapat ketentuan pada butir 10 “SITA JAMINAN DAN SITA EKSEKUSI TERHADAP BARANG-BARANG MILIK NEGARA DILARANG”.

Kedua petunjuk teknis Mahkamah Agung RI tersebut diatas muncul karena pasal 50 huruf d UU No 1 tahun 2004 tentang Perbendahaaran Negara, secara tegas menyatakan “PIHAK MANA PUN DILARANG MELAKUKAN PENYITAAN TERHADAP D BARANG TIDAK BERGERAK DAN HAK KEBENDAAN LAINNYA MILIK NEGARA/DAERAH”.

Selanjutnya sebagai penjelasan tambahan, M. Yahya Harahap SH, dalam bukunya yang berjudul Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, dihalaman 352 memberikan penjelasan sbb “Apabila eksekusi berhadapan dengan perubahan status tanah, dalam arti tanah sengketa yang menjadi objek eksekusi beralih menjadi tanah negara pada saat ekesekusi hendak dijalankan, dalam kasus demikian cukup alasan untuk menyatakan eksekusi non-eksekutabe butir G Perubahan Status Tanah Menjadi Milik Negara, lihat halaman 352.

Selanjutnya dinyatakan pula “Jika perubahan status tanah objek eksekusi dinyatakan secara tegas oleh pejabat yang berwenang pertanahan atau Depertemen Dalam Negeri, eksekusi yang hendak dijalankan dinyatakan non-ekekutabel atas alasan tanah yang hendak dieksekusi telah berubah menjadi tanah negara. Dalam kasus ini tidak ada pilihan hukum selain menyatakan eksekusi non-eksekutabel Butir 1 Perubahan Status Tanah Negara, dikeluarkan secara tegas oleh pejabat yang berwenang, lihat halaman 352.

Perlu dicatat bahwa kami memiliki sejumlah surat dari pejabat berwenang yang secara tegas menyatakan tanah di JI. Markoni No. 4, Bandung tersebut adalah tanah negara. Uraian tentang putusan non-eksekutable atas tanah yang telah berubah menjadi tanah negara diatas menjadi rujukan ribuan mahasiswa hukum, praktisi hukum dan para penegak hukum ditanah air. Tidak mengherankan adanya penetapan Non-Eksekutabel terhadap putusan yang BHT Berkekuatan Hukum tetap diakui oleh lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung.

Karena salah satu tahapan penting dari proses eksekusi putusan sengketa kepemilikan adalah adanya sita eksekusi, namun dengan adanya larangan sita eksekusi terhadap barang-barang milik negara, berakibat adanya larangan eksekusi barang-barang milik negara. Karena eksekusi harus dilakukan secara utuh sesuai amar putusan misal eksekusi tanah dan bangunan, dan tidak boleh dilakukan secara parsial misal eksekusi hanya bangunannya saja, atau hanya pengosongan bangunan rumah saja, maka jika satu bagian objek eksekusi, misalnya tanah, tidak bisa dieksusi karena dilarang undang-undang, maka eksekusi secara keseluruhan tidak dapat dilaksanakan.

Kami menilai penyebab PN-Bandung, tidak melakukan eksekusi tanah dan rumah di Jl. Markoni No 4 Bandung meski penetapan eksekusinya sudah ada sejak tahun 2007, sebenarnya telah dijelaskan oleh Humas PN-Bandung yaitu karena TANAH ITU MILIK NEGARA”. Akibatnya, menurut KUH Perdata pasal 571 ayat 1, maka bangunan rumahnya otomatis menjadi milik negara. Jadi jelas bahwa tanah dan rumah di JI. Markoni No. 4, Bandung tersebut adalah MILIK NEGARA dan BUKAN MILIK AHLI WARIS DODOH DJOHARMAN ALM.

Karena negara adalah bukan pihak yang ikut berperkara dan tidak terikat dengan putusan yang dimohonkan eksekusinya tersebut, maka sewajarnya jika PN-Bandung melaksanakan perintah Pasal 50 U.U No.1 tahun 2004 yang secara tegas melarang eksekusi atas barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara, yaitu tanah negara terletak di Jl. Markoni 4, Bandung. Sejauh ini, perintah UU itu sudah dilaksanakan dengan baik dan benar oleh PN-Bandung.

C. Tentang Gugatan Bantahan

Meski berkas kasasi perkara bantahan tsb, pada tanggal 16 Oktober 2015, mungkin masih belum dikirim ke Mahkamah Agung, Humas PN-Bandung, menyatakan “keputusan M.A soal bantahan tersebut. jika itu sudah keluar, KAMI LANGSUNG AKAN MELAKUKAN EKSEKUSI. Sungguh luar biasa, jauh-jauh hari Humas PN-Bandung sudah mengetahui, putusan Mahkamah Agung pasti menolak permohonan kasasi kami dan putusan itu menjadi semacam izin dari Mahkamah Agung untuk meng-eksekusi barang milik negara.

Terhadap pendapat Humas PN-Bandung tersebut, kami hanya ingin mengutip pendapat seorang pakar hukum, yaitu M. Yahya Harahap beliau bekas Hakim Agung di Mahkamah Agung, SH dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, dihalaman 324 yang menyatakan “Larangan penyitaan yang diatur dalam Pasal 50 U.U No.1 tahun 2004 antara lain bersifat: • ABSOLUT, • TIDAK DIBUKA KEMUNGKINAN UNTUK MENYITA BERDASARKAN IZIN MAHKAMAH AGUNG seperti halnya dahulu berdasarkan pasal 66 ICW. Dengan demikian, BERDASARKAN ALASAN APAPUN, dilarang melakukan penyitaan terhadap uang dan barang milik negara atau daerah maupun terhadap barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah”.

Berangkat dari pendapat pakar hukum tersebut, JIKA KEMUNGKINAN UNTUK MENYITA TANAH NEGARA BERDASARKAN IZIN MAHKAMAH AGUNG TIDAK DIBENARKAN, lalu bagaimana mungkin Majelis Hakim di M.A membuat Putusan Kasasi yang mengijinkan eksekusi tanah negara.

D. Tentang Perlunya Kepatuhan Aparat Penegak Hukum

Dalam kasus yang menyangkut tanah negara ini yang dibutuhkan bukanlah adanya gugatan bantahan yang diajukan negara c.q kantor pertanahan, melainkan KEPATUHAN APARAT PENEGAK HUKUM BAIK DI LINGKUNGAN PENGADILAN MAUPUN DI LUAR PENGADILAN.

Suatu contoh yang baik kepatuhan Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Tinggi dan Juru sita dalam menghadapi ekseksui tanah negara, dapat dilihat dalam berita terkait eksekusi tanah Tanah Negara yang terletak di Jl. KL.Yos Sudarso Km. 8 Kel. Tanjung Mulia Kec. Medan Deli. EKSEKUSI TANAH NEGARA INI DIBATALKAN KARENA ALASAN SEPERTI YANG DIBERITAKAN SITUS JEJAK BERITA http://jejakberita.com/berita-2326-warga-tuding-kepala-juru-sita-pn-medan-kerjasama-dengan-mafia-tanah.html

“Menurut warga, masalah ini sebenarnya sudah pernah terjadi pada Tahun 2011 yang dimana Surat dan Nomor yang sama telah menyuruh warga mengosongkan dan Eksekusi dari Pengadilan Negeri Medan dan dibatalkan atau tidak dapat dilanjutkan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Nomor : W2.U/2130/Pdt.E/IV/2011 Perihal : Mohon Fatwa Hukum Kasus Eksekusi yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan.
Isinya tertulis 1. Berdasarkan BERITA ACARA PENCOCOKAN tanggal 08 Juli 2008 Nomor : 59/Eks/2005/453/Pdt.G/2001/PN.Mdn. bahwa tanah objek eksekusi, dengan terdiri dari : a. Tanah dan Bangunan milik Pemerintah/Negara b. Tanah milik perorangan berdasarkan Sertifikat Hak Milik, Grant Sultan dan lainya yang telah dikuasai serta ditempati sebelum adanya gugatan 2. Para pemegang hak milik dan hak lainnya atas sebagian dari tanah objek eksekusi tersebut tidak ikut digugat, atau bukan pihak pekara Nomor 453/Pdt.G/2001/PN.Mdn tersebut, yang diputuskan dengan Verstek 3.

Sesuai pasal 50 Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan barang-barang milik Negara Berdasarkan alasan dan uraian diatas, maka Pengadilan Negeri Medan tidak dapat melakukan eksekusi terhadap barang-barang milik Negara. Sedangkan para pemilik dan pemegang hak atas tanah serta bangunan, bukan pihak dalam pekara tersebut mempunyai hak untuk mengajukan perlawanan ke Pengadilan Negeri Medan yang ditangani oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara H. RIVA RASYAD.SH.

Selain Penolakan Eksekusi dari Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Ketua Negeri Medan Drs.H.PANUSUNAN HARAHAP .SH.MH juga memberikan Surat dengan Nomor W2.U1/6068/Pdt.04.10/V/2011 tertanggal 03 May 2011 yang tertulis Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 Desember 2001 No.453/Pdt.G/2001/PN.Mdn dengan ini menerangkan setelah kami berkonsultasi dan meminta pendapat hukum ke Pengadilan Tinggi Sumatera Utara maka Eksekusi tersebut tidak dapat dilanjutkan karena terdapat sebagian tanah milik Negara / Pemerintah yang menurut ketentuan pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004”.

Semoga apa yang sudah dilakukan oleh PN-Medan dan PT-Sumatera Utara dapat menjadi contoh bagi APARAT PENEGAK HUKUM BAIK DI LINGKUNGAN PENGADILAN MAUPUN DI LUAR PENGADILAN.

Bandung, 14 November 2015
Hormat Kami,

Ny. Hj. Lutfiah Saleh
Penghuni Rumah Jl. Markoni No. 4, Bandung

  • Gilang
  • 20 Nov 2015 20:27:46

Komentar yang menarik.
Tetapi kalau memang tanah dan rumah di Jl. Markoni No 4 Bandung itu milik negara, apa dibenarkan Ny. Lutfiah dan keluarga tinggal di tanah milik negara?

  • adi
  • 22 Nov 2015 18:47:02

Menurut saya, sih sah sah saja tinggal di tanah negara jika sesuai prosedur dan membayar sewa kepada pemerintah. Dengan catatan jika pemerintah ingin mengambilnya untuk kepentingan pemerintah maka penghuni harus memberikannya demi kepentingan umum. Klo menurut saya tentang kasus di atas aneh. Tanah pemerintah dapat disita. Nggak masuk logika. Pemerintah sebagai pemilik tanahnya disita oleh aparatur pemerintah sebagai pembantu pemerintahan, maaf ya klo salah. Wah gimana nanti klo kena sama orang kecil yang notabene tidak mengerti hukum seperti saya. Aduh nggak kebayang...

Nama
Email
Komentar
Masukkan Angka berikut
Jika Anda pernah memberikan komentar sebelumnya di Ekpos, maka sebaiknya Anda menggunakan email yang sama dengan sebelumnya supaya Anda tidak harus melakukan verifikasi kembali.
Jika Anda belum pernah sebelumnya memberikan komentar, maka komentar Anda akan langsung muncul jika Anda sudah melakukan verifikasi. Proses verifikasi sangatlah mudah, Anda cukup meng-klik link yang kami kirim ke email Anda.
Email Anda tidak akan dimunculkan jika komentar Anda disetujui.
©2014 Ekpos All right reserved   Developed by javwebnet