Tidak Ada Toleransi Bagi Anggota TNI Pengguna Narkoba

  • 10 views
  • 0 comments

BANDUNG, Ekpos.Com---Tidak ada toleransi bagi anggota TNI yang terlibat maupun menggunakan narkoba, sanksi yang akan diberikan adalah pemecatan. Sehingga tidak ada istilah menjalani rehabilitasi.

"Jika anggota TNI terbukti menggunakan narkoba, sanksinya ialah pemecatan. Kami tidak mengenal adanya istilah rehabilitasi. Boleh saja aeorang anggota TNI pengguna narkoba menjalani rehabilitasi. Tapi, harus dipecat dari satuan TNI dan menjadi warga sipil," tegas PAKUM DIVIF 1 KOSTRAD, Mayor Chk Yantoro, S.H saat memberikan Penyuluhan hukum kepada ratusan Prajurit dan Persit YonZipur 9/LLB berlangsung di Markas YonZipur 9/LLB, Kota Bandung, Rabu (11/7/2018).

Mayor Chk Yantoro, juga memaparkan beberapa peristiwa pelanggaran hukum di lingkungan TNI yang sudah pada tahap putusan pengadilan. Mulai dari pelanggaran disiplin, perzinahan, Kekerasan dalam rumah tangga, penyalahgunaan wewenang, hingga kasus narkoba.

"Jika ada indikasi pelanggaran hukum, buktinya harus kuat. Jangan menggunakan istilah katanya-katanya, harus pasti. Apa yang saya paparkan, merupakan hal yang sudah terjadi di beberapa satuan TNI," ungkapnya.

Menurutnya, semakin canggihnya teknologi, tidak ada lagi kasus yang bisa di tutupi, Untuk itu, dibutuhkan kebijaksanaan dari pengguna teknologi untuk menggunakannya. Transparansi hukum sangatlah penting, segala sesuatu harus mengedepankan hukum, dan menjadikan hukum sebagai panglima.

Namun begitu, di ahir paparannya Yantoro mengapresiasi seluruh Prajurit Yon Zipur 9/LLB selama proses Pilkada Serentak 2018 yang masih menjaga netralitas sebagai anggota TNI.

"Semuanya netral dan aman. Tidak ada indikasi kecurangan dan ketidaknetralan anggota," katanya.

Sementara itu Dan Yon Zipur 9 Letkol Czi Ferry Kriswardana S.Sos M.Tr (Han), menyatakan, negara kita adalah negara hukum. Untuk itu hukum merupakan hal penting termasuk bagi instansi TNI.

"Hukum itu penting, Negara kita adalah negara hukum khususnya bagi instansi TNI pada prinsipnya diatur oleh hukum. Adanya batasan-batasan hukum, bukan untuk mengekang langkah kita, melainkan untuk meluruskan langkah kita," kata Ferry.

Terkhusus bagi Prajurit dan Persit menurut Ferry,  akan kesulitan melangkah jika tidak ada hukum yang mengatur. Untuk itu ia berharap, melalui penyuluhan hukum tersebut, tidak ada lagi aktivitas pelanggaran hukum.

“Sekali salah dalam mengambil langkah, maka akan salah di mata hukum,”pungkasnya.***

Komentar
Nama
Email
Komentar
Masukkan Angka berikut
Jika Anda pernah memberikan komentar sebelumnya di Ekpos, maka sebaiknya Anda menggunakan email yang sama dengan sebelumnya supaya Anda tidak harus melakukan verifikasi kembali.
Jika Anda belum pernah sebelumnya memberikan komentar, maka komentar Anda akan langsung muncul jika Anda sudah melakukan verifikasi. Proses verifikasi sangatlah mudah, Anda cukup meng-klik link yang kami kirim ke email Anda.
Email Anda tidak akan dimunculkan jika komentar Anda disetujui.
©2014 Ekpos All right reserved   Developed by javwebnet