Terkait Penyimpangan Perusda, Kejari Cimahi Sita Rp 5,25 M

  • 39 views
  • 0 comments

CIMAHI, Ekpos.Com---Kejaksaan Negeri (Kejari) Cimahi, sita barang bukti Rp 5,25 miliar atas kasus penyimpangan yuang penyertaan modal Perusahaan Daerah (Perusda), dari  Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2006-2007 Kota Cimahi.

“Saat ini, uang tersebut dititipkan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) direkening tanpa bunga, atas nama perkara. Penitipan di Bank tersebut bertujuan untuk memudahkan pengambilannya jika dalam proses persidangkan barang bukti harus dihadirkan,” ungkap Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cimahi, Harjo, Selasa (1/5/2018).

Diungkapkan Harjo, dalam kasus tersebut, Kejari Cimahi menetapkan 3 tersangka, yaitu mantan Wali Kota Cimahi IT, mantan Ketua DPRD Kota Cimahi, periode 2004-2009 RDS, dan II selaku pemilik lahan sekaligus rekanan pada kerjasama pembangunan Pusat Niaga Cibeureum (PNC) dan Pembangunan Sub Terminal.

“Tidak menutup kemungkinan akan ada penambahan tersangka. Sejauh ini kasus tersebut masih terus kita kembangkan,”tegasnya.

Harjo menjelaskan, uang sebesar Rp 5,25 miliar itu disita dari salah seorang saksi berinisial DB yang sengaja datang ke Kejari Cimahi pada 23 April 2018, untuk menyerahkan uang tersebut atas perkara yang menyangkut salah seorang tersangka berinisial IT.

“Uang tersebut yang diserahkan itu, berkenaan dengan perkara APDB dalam penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Jati Mandiri (PDJM) yang disetorkan saksi,” jelasnya.

Menurutnya, saksi DB, sebagai pengusaha yang berstatus rekanan kerja dari salah seorang tersangka, yang merupakan Komisaris dan direktur PT Lingga Buana Wisesa (LBW) berinisial II.

“Saksi DB ini adalah, pengusaha yang diminta kerjasama kepemilikan tanah. Kemudian, uang itu dia dapat dari tersangka II,” ungkapnya.

Meski penyerahaan uang tersebut terkesan lambat lantaran, penyelidikan kasus baru dilakukan sejak Juni 2016, namun Kejari Cimahi tetap mengapresiasi apa yang dilakukan oleh DB sebab, DB termasuk kooperatif dan mempersilahkan uang sebanyak itu untuk disita.

“Ini adalah itikad baik dari DB. Karena, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali,” ujarnya.

Untuk melengkapi data Harjo mengatakan, saat ini pihaknya terus berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Barat, terkait audit data keuangan dan bukti yang didapat. Sehingga, pihaknya dapat memperoleh gambaran nilai kerugian negara akibat penyimpangan anggaran daerah tersebut.

“Sampai saat ini kita masih menuunggu hasil audit keuangan dari BPKP. Diharapkan dalam waktu dekat ini, kita sudah bisa memperoleh datanya. Sehingga nilai kerugian negara dalam kasus tersebut bisa segera kita ketahui,” katanya. ***

Komentar
Nama
Email
Komentar
Masukkan Angka berikut
Jika Anda pernah memberikan komentar sebelumnya di Ekpos, maka sebaiknya Anda menggunakan email yang sama dengan sebelumnya supaya Anda tidak harus melakukan verifikasi kembali.
Jika Anda belum pernah sebelumnya memberikan komentar, maka komentar Anda akan langsung muncul jika Anda sudah melakukan verifikasi. Proses verifikasi sangatlah mudah, Anda cukup meng-klik link yang kami kirim ke email Anda.
Email Anda tidak akan dimunculkan jika komentar Anda disetujui.
©2014 Ekpos All right reserved   Developed by javwebnet