Sekda Jabar Diduga Terlibat Kasus Suap Perijinan Proyek Meikarta

  • 0 comments

BANDUNG, Ekpos.Com---Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa, diduga terkait kasus suap terkait rencana detail tata ruang (RDTR) senilai Rp 1 miliar serta SGD 90 ribu kepada Yani Firman, ASN Dinas Bina Marga terkait rekomendasi dengan catatan (RDC) Pemprov Jabar.

Hal tersebut sebagaimana dipaparkan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kasus suap perizinan Meikarta, memasukkan Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana dalam menuntut‎ empat terdakwa pemberi suap Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, dan sejumlah ASN lainya untuk memudahkan perizinan.

Kemudian uang suap untuk ekomendasi site plan, block plan, saran teknis IMB, rekomendasi pemasangan alat proteksi kebakaran, rekomendasi Amdal dan SKKLH dan IMB.

"Berdasarkan uraian Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana, maka unsur pasal di Pasal itu telah terbukti dan terpenuhi secara hukum," ujar jaksa.

Dalam analisa yuridis di surat tuntutan untuk terdakwa Billy Sindoro, jaksa menjelaskan soal unsur Pasal 55 ayat 1 ke-1, yang berbunyi, dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum, barang siapa melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan. Ia juga menyebut nama lain yang turut terlibat, yaitu Toto Bartholomeus, Edi Dwi Soesianto, dan Satriyadi. Ketiganya dari PT Lippo Cikarangselaku pemberi uang suap Rp 10 miliar ke Neneng terkait IPPT seluas 83,4 hektare untuk 53 tower.

‎"Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Toto Bartholomeus, Edi Dwi Soesianto, Satriadi, Fitradjaja Purnama, Henry Jasmen, Taryudi dan PT Lippo Cikarang melalui PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), secara jelas memiliki kehendak bersama untuk bertindak atau dapat diartikan adanya kerjasama yang erat untuk mewujudkan tindak pidana," ujar jaksa KPK, I Wayan Riyana di sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung, Kamis (21/2/2019).

Menurut jaksa, kerja sama nama-nama itu terkait pemberian uang suap guna mempermudah perizinan Meikarta.

"Bahwa kerjasama yang erat para pihak tersebut untuk memberi uang kepada Kadis PUPR Jamaludin, Neneng Rahmi Nurlaili selaki Kabid Tata Ruang Dinas PUPR, Dewi Tisnawati selaku Kais PMPTSP, Kadis Damkar Sahat Banjarnahor, Kadis Lingkunhan Hidup Daryanto, Kabid Dinas PUPR Tina Karini Suciati Santoso, Asep Buchori Kabid Damkar, Sukmawati Karnahadijat, Yani Firman (Kasi Dinas Bina Marga Jabar, EY Taufik, Sekda Pemprov Jabar Iwa Karniwa dan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin," ujar jaksa.

Adapun uang suap itu terkait IPPT dari Edi Dwi Soesianto senilai Rp 10 miliar ke Neneng Hasanah Yasin melalui E Yusuf Taufik, ASN Pemkab Bekasi pada Juni 2017 hingga Januari 2018.

Seperti diketahui, terdakwa Billy Sindoro dituntut 5 tahun penjara, Henry Jasmen dituntut 4 tahun penjara, ter‎dakwa Fitradjaja Purnama dan Taryudi dituntut 2 tahun pidana penjara, pada sidang yang digelar pengadilan tipikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Kamis (21/2/2019).

Komentar
Nama
Email
Komentar
Masukkan Angka berikut
Jika Anda pernah memberikan komentar sebelumnya di Ekpos, maka sebaiknya Anda menggunakan email yang sama dengan sebelumnya supaya Anda tidak harus melakukan verifikasi kembali.
Jika Anda belum pernah sebelumnya memberikan komentar, maka komentar Anda akan langsung muncul jika Anda sudah melakukan verifikasi. Proses verifikasi sangatlah mudah, Anda cukup meng-klik link yang kami kirim ke email Anda.
Email Anda tidak akan dimunculkan jika komentar Anda disetujui.
©2014 Ekpos All right reserved   Developed by javwebnet