Ribuan Massa Desak Gubernur Jabar Dalam Menetapkan UMK Tak Mengacu PP 78/2015

  • 83 views
  • 0 comments

BANDUNG, Ekpos.Com---Ribuan buruh yang tergabung dalam beberapa serikat pekerja mengancam akan mengerahkan massa lebih banyak lagi, jika Gubernur Jabar Ridwan Kamil tidak segera menetapan UMK 2019. Dengan catatan penetapan UMK tersebut  tidak mengacu pada PP 78/2015 tentang Pengupahan.

"Hari ini ada 12 serikat pekerja yang ikut aksi. Massa diperkirakan sebanyak 5 ribu. Kita akan aksi sampai tanggal 23 karena izin kita sampai tanggal itu. Kita akan terus bergelora dengan massa yang lebih banyak," ucap Ketua KSPSI Roy Jinto, dalam orasinya saat menggelar unjukrasa di depan Gewdung Sate, Bandung, Senin (19/11/2018).

Roy Jinto menuturkan, aksi ini sengaja digelar untuk menyuarakan berbagai tuntutan yang diperjuangkan buruh. Salah satunya meminta agar penetapan UMK 2019 tidak mengacu pada PP 78/2015. Selain itu, mereka juga menuntut agar Gubernur Jabar Ridwan Kamil bisa menetapkan upah minimum sebesar 20 persen dari upah minimum sebelumnya. Karena sejauh ini pemerintah telah menetapkan kenaikan upah minimum sebesar 8,03 persen.

"Gubernur Jatim saja berani menetapkan UMK di kabupaten/kota melebihi yang sudah ditetapkan sebesar 8,03 persen. Bahkan di Jatim kenaikan UMK ada yang sampai 24 persen. Artinya tidak ada larangan menetapkan upah minimum di luar PP 78. Gubernur Jabar harus punya keberanian," ucapnya.

Dia juga meminta agar Pemprov Jabar mengeluarkan surat resmi pencabutan Pergub 54/2018. Karena menurutnya, pencabutan kemarin baru berupa statment politik yang disampaikan seorang pimpinan daerah.

"Sejauh ini baru statment, kami minta Gubernur bikin surat secara resmi," katanya.


Terakhir, pihaknya ingin gubernur membuat surat edaran kepada bupati/wali kota untuk memfasilitasi perundingan UMSK 2018.

"Dan yang terakhir, kami minta gubernur bikin surat bupati dan wali kota se-Jabar agar fasilitasi UMSK 2019," ucapnya seraya menyatakan pihaknya berencana mengerahkan massa lebih banyak bila tidak ada kesepakatan dengan pemerintah.***

Komentar
Nama
Email
Komentar
Masukkan Angka berikut
Jika Anda pernah memberikan komentar sebelumnya di Ekpos, maka sebaiknya Anda menggunakan email yang sama dengan sebelumnya supaya Anda tidak harus melakukan verifikasi kembali.
Jika Anda belum pernah sebelumnya memberikan komentar, maka komentar Anda akan langsung muncul jika Anda sudah melakukan verifikasi. Proses verifikasi sangatlah mudah, Anda cukup meng-klik link yang kami kirim ke email Anda.
Email Anda tidak akan dimunculkan jika komentar Anda disetujui.
©2014 Ekpos All right reserved   Developed by javwebnet