Revisi Perda RTRW Jabar Tidak Akan Tuntas Sampai Akhir Jabatan Dewan Saat Ini

  • 0 comments
Dady.:  Revisi Perda RTRW Jabar Tidak Akan Tuntas Sampai Akhir Jabatan Dewan Saat Ini

 Bandung Ekpos.com

Pembahasan Rancangan Perda RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Jawa Barat  yang saat ini tengah digarap oleh DPRD Provinsi Jawa Barat melalui Panitya Khusus VII diperkirakan tidak akan dapat diselesaikan sampai akhir masa jabatan anggota DPRD Jabar saat ini yang akan berakhir masa jabatannya sekitar akhir bulan Agustus 2019 ini.

Pengakuan ini disampaikan wakil Ketua Panitya khusus (Pansus) VII DPRD Jabar. Drs. H. Daddy Rohanady, Kepada wartawan saat dihubungi melalui telephonnya, Senin, (11/3/2019).

Dikatakannya.  Dari 27 Kab/kota se Jabar, Pansus  baru mendapatkan data dari 14 Kabupaten/kota,   13 Kab/kota lagi yang belum menyerahkannya. Jadi masih banyak daerah yang belum menyerahkan data, padahal data yang diserahkan oleh Kabupaten/kota tersebut sangat penting dalam pembuatan Peta. 

Sehingga kemungkinan besar pembahasan Revisi Perda RTRW akan dilanjutkan oleh anggota dewan periode 2019-2024, bila sampai akhir Agustus tidak juga tuntas” kata Daddy

Dijelaskannya. Peta merupakan  syarat mutlak yang harus dipenuhi karena tanpa Data dan Peta yang jelas tentang RTRW, tentunya pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN tidak akan menyetujui dan memberikan rekomendasi untuk dapat ditindak lanjuti oleh Kemendagri. 

Peta RTRW di dalamnya menyangkut data kawasan konservasi hutan, alih fungsi lahan, kawasan pertanian pangan berkelanjutan atau KP2B harus dipastikan, sehingga Perda RTWR ini memastikan tidak ada yang terganggu terkait upaya kita mendorong ketahanan pangan di Jawa Barat termasuk pengelolaan hutan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH). 

Pansus VII dalam pembahasan Raperda Perubahan/ revisi Perda No 22 Tahun 2016 Tentang RTRW Jabar sangat hati-hati. Karena, kita tidak ingin pembahasan Raperda RTWR ini serat dengan kepentingan dan juga disebut pemutihan, yang berdampak terhadap pelanggaran yang ada. Seperti peruntukan untuk RTH tau-tau jadi perumahan dengan adanya Perda kemudian dirubah. Hal ini kita tidak mau jadi legitimator, ujar Daddy yang kini mencaleg kembadi ke DPRD Jabar dari Dapil Kab/kota Cirebon dan Kab Indramayu ini. @ntz

Komentar
Nama
Email
Komentar
Masukkan Angka berikut
Jika Anda pernah memberikan komentar sebelumnya di Ekpos, maka sebaiknya Anda menggunakan email yang sama dengan sebelumnya supaya Anda tidak harus melakukan verifikasi kembali.
Jika Anda belum pernah sebelumnya memberikan komentar, maka komentar Anda akan langsung muncul jika Anda sudah melakukan verifikasi. Proses verifikasi sangatlah mudah, Anda cukup meng-klik link yang kami kirim ke email Anda.
Email Anda tidak akan dimunculkan jika komentar Anda disetujui.
©2014 Ekpos All right reserved   Developed by javwebnet