Rapat Paripurna Kelengkapan DPRD Kab. Cirebon Diwarnai Aksi Walkout

  • 0 comments

CIREBON, Ekpos.Com---Rapat paripurna pembentukan dan penetapan Alat Kelengkapan DPRD (AKD) Kabupaten Cirebon, Senin (14/10/2019) malam, diwarnai sejumlah interupsi dan aksi “walkout” oleh Fraksi PDI Perjuangan-Hanura dan Gerindra.

Ketiga farksi tersebut menilai Rapat Paripurna pembahasan AKD ini memiliki beberapa kekurangan, sehingga tidak patut untuk dilakukan.

Interupsi dilakukan Ketua Frraksi PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon, Aan Setiawan. Ia menilai, rapat paripurna ini kurang etis untuk dilakukan. Karena dalam surat undangan rapat ini yang bertandatangan pimpinan sementara, bukan ketua definitif. Selain itu, kata dia, acuan dalam rapat harusnya menggunakan tata tertib (tatib) DPRD Kabupaten Cirebon.

“Harusnya yang mengundang itu ketua definitif, karena yang bisa melakukan rapat paripurna AKD adalah pimpinan defenitif. Dan karena kita acuannya pada tatib, artinya kitab kita adalah tatib bukan PP. Jadi selesaikan dulu tatibnya. Tatibnya sendiri belum disahkan, kini sudah mau menentukan AKD,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon, Aan Setiawan.  

Ia melanjutkan, bahkan, surat undangan rapat paripurna pun baru diberikan oleh bagian sekretariat DPRD pada Senin (14/10/2019) pagi. Dan rapat paripurna penentuan AKD ini bukanlah rapat internal, tapi rapat umum.

“Dan ini, tidak ada pihak eksekutif yang hadir sama sekali,” kata Aan.

Interupsi pun dilanjutkan oleh Anggota Fraksi PDI Perjuangan, H Mustofa. Ia meminta agar rapat paripurna ini ditunda. Sebab, dari fraksinya sampai sekarang belum menyerahkan nama-nama anggotanya untuk diposisikan dalam AKD.

“Fraksi kami PDI Perjuangan belum menyiapkan dan menyetorkan nama-nama anggota yang akan masuk dalam AKD. Jadi kami mohon untuk ditunda dulu rapat paripurna ini. Yang dimaksud belum mengirimkan nama-nama anggota fraksi ini, kaitannya langsung dari DPP,” katanya.

Hal yang sama diungkapkan Yoga, dari partai Hanura, menurutnya,  sejak awal dilantik, semuanya sudah disumpah bahwa akan menaati tatib.

“Dan jika harus dipaksakan, maka akan menyalahi aturan. Dan jika dipaksakan, saya orang pertama yang akan ‘walkout’,” kata Yoga.

Anggota Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Cirebon, Sofwan menyampaikan, pada prinsipnya Gerindra menghargai teman-teman yang ingin melanjutkan rapat tersebut. Dan harus menghargai teman-teman yang ingin dilanjutkan pada Jumat. Karena Selasa-Kamis ada orientasi anggota DPRD baru di Bandung. 

“Masih mending kita tunda, karena ingin hasil paripurna sempurna maka dilanjutkan Jumat. Dan jika dilanjutkan hari ini, kami Fraksi Gerindra akan ‘walkout’,” kata Sofwan. 

Namun, interupsi langsung disangkal oleh Anggota Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Cirebon, Siska. Sebenarnya, rapat paripurna ini sudah dinyatakan sah dan bisa dilanjutkan, karena pada Jumat sebelumnya, sudah diparipurnakan penentuan jadwalnya.

“Jadi tetap sah. Dan kami minta dilanjutkan paripurna ini,” kata Siska. 

Hal serupa diungkapkan anggota Fraksi PKS DPRD Kabupaten Cirebon, Ahmad Fawaz menyampaikan, landasan hukum dalam rapat paripurna ini sudah kuat.

“Jadi menurut kami landasan hukum dari paripurna ini sudah sangat kuat dan bisa dilanjutkan,” katanya.

Anggota Fraksi PKB, Mahmudi menyampaikan, soal undangan adalah teknis dan menurutnya, sudah semestinya dilanjutkan. “Menurut hemat saya secara ‘de facto’ telah memenuhi hukum dan sah. Artinya, rapat paripurna hari ini bisa sah dilaksanakan,” katanya.

Dalam penentuan AKD tersebut, PKB berkoalisi dengan Golkar, NasDem, PKS, dan Demokrat. Sedangkan PDI Perjuangan berkoalisi dengan Gerindra dan Hanura. 

Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Mohamad Luthfi yang memimpin rapat menyampaikan, sudah memenuhi quorum karena yang hadir sudah setengah plus satu dari keseluruhan anggota DPRD yang ada.

“Telah dihadiri oleh 38 anggota DPRD. Hal ini sah karena sudah memenuhi quorum,” kata Luthfi usai paripurna, Senin (14/10/2019) malam. 

Luthfi pun melanjutkan, dengan meminta persetujuan para anggota DPRD Kabupaten Cirebon yang hadir agar rapat bisa dilanjutkan. “Apakah rapat paripurna bisa dilanjutkan,” kata Luthfi. 

Pimpinan rapat paripurna pun akhirnya menyekors selama lebih dari 2,5 jam. Rapat mulai jam 5 sore, jam 6 sore diskors, jam setengah 9 malam lebih baru dilanjutkan.

 Setelah dilanjutkan, perdebatan dalam rapat masih terus berlangsung. Setelah saling interupsi yang memakan waktu panjang, akhirnya rapat pun tetap dilanjutkan, karena hasil voting, lebih banyak fraksi yang tetap ingin melanjutkan rapat paripurna tersebut. Fraksi PDI Perjuangan-Hanura dan Gerindra “walkout” meninggalkan ruang rapat paripurna.

Pimpinan rapat paripurna pun akhirnya menyekors selama lebih dari 2,5 jam. Rapat mulai jam 5 sore, jam 6 sore diskors, jam setengah 9 malam lebih baru dilanjutkan.

 Setelah dilanjutkan, perdebatan dalam rapat masih terus berlangsung. Setelah saling interupsi yang memakan waktu panjang, akhirnya rapat pun tetap dilanjutkan, karena hasil voting, lebih banyak fraksi yang tetap ingin melanjutkan rapat paripurna tersebut. Fraksi PDI Perjuangan-Hanura dan Gerindra “walkout” meninggalkan ruang rapat paripurna.

Komentar
Nama
Email
Komentar
Masukkan Angka berikut
Jika Anda pernah memberikan komentar sebelumnya di Ekpos, maka sebaiknya Anda menggunakan email yang sama dengan sebelumnya supaya Anda tidak harus melakukan verifikasi kembali.
Jika Anda belum pernah sebelumnya memberikan komentar, maka komentar Anda akan langsung muncul jika Anda sudah melakukan verifikasi. Proses verifikasi sangatlah mudah, Anda cukup meng-klik link yang kami kirim ke email Anda.
Email Anda tidak akan dimunculkan jika komentar Anda disetujui.
©2014 Ekpos All right reserved   Developed by javwebnet