PWI Pusat: Tindakan Penggerudukan Dengan Kekerasan Adalah Tindakan Semena-mena

  • 33 views
  • 0 comments

JAKARTA, Ekpos.Com--- Dalam rangka menegakkan martabat pers nasional, serta untuk menciptakan suasana politik yang kondusif, PWI Pusat menyampaikan sikap atas tindakan penggerudukan dengan menggunakan kekerasan, yang telah dilakukan sekelompok orang yang mengatasnamakan  PDIP Bogor Rabu 30 Mei 2018 sangat disayangkan dan memprihatinkan.

 

 Tindakan tersebut dinilai Plt Ketua Umum  Sasongko Tedjo serta Sekretaris Jenderal Hendri Ch. Bangun sebagai tindakan yaqng tidak mencerminkan prinsip prinsip penyelesaian sengketa pers yang bermartabat dan demokratis.

“ Tindakan tersebut juga kurang kondusif, bagi upaya untuk bersama-sama menciptakan suasana yang sejuk di awal  tahun politik riskan terhadap konflik dan perpecahan,”tandasnya di Jakarta, Jumat (1/6/2018).

Sasongko menilai apa yang dilakukan sekelompok orang terebut merupakan sebuah tindakan yang semena-mena. Untuk itu, ia meminta kepada siapapun, khususnya PDIP  Bogor dalam kasus ini, agar dalam menyampaikan keberatan atau tuntutan terhadap pemberitaan pers, senantiasa menggunakan cara cara demokratis-prosedural sebagaimana telah diatur dalam UU Pers No. 40 Tahun 1999.

“Pers bisa saja membuat kesalahan. Wartawan juga manusia yang tidak luput dari kelemahan dalam menjalankan profesinya. Kinerja pers dapat dipersoalkan secara etis maupun hukum dengan menggunakan UU Pers,”katanya.

Meski begitu, PWI Pusat dapat memahami kekecewaan unsur PDIP Bogor terhadap pemberitaan Radar Bogor, tentang kontroversi gaji Dewan Pengarah BPIP. Namun seyogyanya kekecewaan itu tidak diluapkan dengan tindakan main hakim sendiri.

“Tindakan ini sangat tidak produktif, dan akan menjadi preseden buruk dalam kehidupan pers nasional secara keseluruhan. Silahkan bawa masalah ini ke Dewan Pers,”ujarnya.

Sasongko berharap, agar Dewan Pers dapat menangani masalah ini sesegera mungkin  sehingga memberi rasa keadilan kepada semua pihak terkait dan memberi pencerahan kepada masyarakat bertolak dari kasus tersebut. Begitupun untuk Radar Bogor, Sasongko  menyarankan agar mengadukan masalah yang dihadapinya kepada Dewan Pers.

“Dengan begitu, akan mendapatkan penyelesaian yang sesuai dengan jiwa dan semangat UU Pers No. 40 tahun 1999. 5. Jadikan kasus ini sebagai pelajaran berharga untuk bermawas diri,”katanya seraya menambahkan, sudah menjadi kewajiban pers untuk menjalankan fungsi kontrol dan memenuhi hak publik atas informasi.

“Namun fungsi tersebut harus senantiasa dijalankan dengan menaati Kode Etik Jurnalistik secara konsekuen. Menaati Kode Etik Jurnalistik sangat mendasar agar pers dapat menjaga martabatnya dan dapat mempertahankan kepercayaan publik,”pungkasnya.

 

Komentar
Nama
Email
Komentar
Masukkan Angka berikut
Jika Anda pernah memberikan komentar sebelumnya di Ekpos, maka sebaiknya Anda menggunakan email yang sama dengan sebelumnya supaya Anda tidak harus melakukan verifikasi kembali.
Jika Anda belum pernah sebelumnya memberikan komentar, maka komentar Anda akan langsung muncul jika Anda sudah melakukan verifikasi. Proses verifikasi sangatlah mudah, Anda cukup meng-klik link yang kami kirim ke email Anda.
Email Anda tidak akan dimunculkan jika komentar Anda disetujui.
©2014 Ekpos All right reserved   Developed by javwebnet