PWI Pusat Nyatakan Sikap Terkait Pemberitaan aksi Terorisme

  • 11 views
  • 0 comments

JAKARTA, Ekpos.Com---Sehubungan dengan aksi terorisme dan pemberitaan pers tentang tindak teorisme, yang terjadi di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Surabaya, Sidoardjo dan terakhir di Riau, Plt Ketua Sasongko Tedjo dan pengurus pusat PWI menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Meminta kepada  seluruh pers nasional, khususnya anggota PWI, agar dalam membuat atau  menyiarkan  berita tentang tindak terorisme, memahami benar tindakan itu bukanlah pelaksanaan dari faham sebuah agama tertentu. Tindakan terorisme adalah  kejahatan berat terhadap kemanusiaan yang dibenci dan ditentang oleh semua agama di Indonesia. Dengan demikian, pemberitaan tentang tindak terorisme  tidak boleh dikaitkan dengan streotipe agama tertentu.

2. Kepada seluruh pers nasional, khususnya kepada anggota PWI, dalam membuat atau menyiarkan  tindak terorisme  juga memperhatikan dampak-dampak yang ditimbulkan dari pemberitaaan  tersebut. Termasuk dampak sosial-budaya maupun dampak  pemberantasan terorisme.  Walaupun merupakan fakta, tetapi unsur sadisme, pelanggaran terhadap hak-hak anak dan kesengajaan  framing yang diciptakan oleh teroris untuk mendukung gerakan teroisme,  tetap perlu dipertimbangkan untuk tidak dibuat atau disiarkan. Kepentingan publik harus menjadi pertama dan utama dalam mempertimbangkan perlu atau tidaknya suatu berita disiarkan 

3. PWI tidak henti-hentinya secara terus menerus mengingatkan agar para wartawan atau pers nasional dalam membuat atau menyiarkan berita harus selalu berpegang teguh kepada Kode Etik Jurnalistrik.

4. PWI memahami keinginan revisi  UU  No 15/2003 tentang Tindak Pidana Terorisme  segera disahkan. Namun   PWI dengan tegas mengingatkan agar UU  tersebut harus tetap dalam koridor demokrasi dan menjaga  kemerdekaan pers. Revisi UU  No 15/2003 tentang Tindak Pidana Terorisme  tidak boleh mereduksi  kemerdekaan pers, apalagi sampai membuat kemerdekaan pers terbelengu.   

5. Revisi UU  No 15/2003 tentang Tindak Pidana Terorisme harus tetap dalam jalur demokrasi, dan menjamin kebebasan menyatakan pendapat, termasuk menjalankan perintah agama.  Revisi UU  No 15/2003 tentang Tindak Pidana Terorisme,  harus mencegah dan memberantas tindak terorisme sedini mungkin, namun tidak boleh memberikan cek kosong kepada penguasa untuk melanggar HAM. Untuk itu, PWI mengingatkan, terorisme perlu diberantas sampai akar-akarnya, tetapi agar  jangan sampai memadamkan tindak terorisme dengan cara yang mirip tindak terorisme juga.  

Komentar
Nama
Email
Komentar
Masukkan Angka berikut
Jika Anda pernah memberikan komentar sebelumnya di Ekpos, maka sebaiknya Anda menggunakan email yang sama dengan sebelumnya supaya Anda tidak harus melakukan verifikasi kembali.
Jika Anda belum pernah sebelumnya memberikan komentar, maka komentar Anda akan langsung muncul jika Anda sudah melakukan verifikasi. Proses verifikasi sangatlah mudah, Anda cukup meng-klik link yang kami kirim ke email Anda.
Email Anda tidak akan dimunculkan jika komentar Anda disetujui.
©2014 Ekpos All right reserved   Developed by javwebnet