Pertarungan LOGIKA HUKUM KPK versus LOGIKA POLITIK Pansus Angket DPR

  • 898 views
  • 0 comments

Oleh : T. Mangaranap Sirait,SH.MH.Dr (cand)-Forum Advokat Pengawal Pancasila

Perseteruan antara KPK dengan Pansus Hak Angket DPR semakin memuncak.  Hal itu terjadi karena kedua entitas negara ini berjalan dengan logika berpikir yang berbeda. KPK berpikir dengan Logika Hukum yang  kongkrit (das sein), sedangkan DPR hak angket dengan logika politik yang abstrak (das sollen). Jadi kalau berseteru tidak mungkin ada  pertemuan secara objektif.

Di satu sisi Logika hukum KPK berpegang dengan terminologi “tout se que la loi ne depend pas est permis" yang bermakna “semua diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum” (lihat T. Mangaranap Sirait, Jurnal Konstitusi, Vol. 13 No. 3; Sept 2016; 665) jadi silahkan saja berjalan hak angket DPR tapi kalau tidak sesuai hukum KPK tidak akan tanggapi.

Sementara disisi lain, logika politik DPR menganggap bahwa “politik” adalah “beyond” hukum sebab DPR adalah pembuat undang-undang (lawmaker) sehingga berhak mengutak-atik hal implementasi hukum, dan juga sekaligus merupakan pengawas penyelenggaraan negara tertinggi.  DPR pun beretorika tidak akan membubarkan KPK,   tetapi hanya sebatas general chek-up supaya mesinnya KPK selaras dengan DPR.

Pada dasarnya tujuan Logika Politik  adalah sangat baik, karena membahas dan menanamkan konsep-konsep yang ideal (das sollen) dalam bernegara. Akan tetapi ketulusan dan kemurnian dari para politisi DPR yang mengembannya yang masih diragukan, apakah sedang memperjuangkan kepentingan rakyat atau sedang mempertahankan kepentingan pribadi dan kelompoknya   dengan beragam retorika-retorika yang membius rakyat.

Sebuah logika Politik sudah pasti tidak murni jika dibarengi kepentingan tersembunyi, dan ini yang dikritisi oleh filsuf John Rawls dengan premis “original position” dan “veil of ignorance”, di mana  sebuah logika politik  akan murni ketika para elit politisi menjadi “nyadar” atau “eling” pada “original posisition” dengan “menahan  diri” atau menyangkal egosentrisnya (veil of ignorance) sesuai amanah tugasnya.

Untuk menjadi figur  politisi yang ideal  setidaknya jadilah seperti Marcus Tullius Cicero seorang politisi, negarawan, filsuf, dan advokat yang  menjadi “orator” nya rakyat. Cicero adalah seorang negarawan yang piawai mengkombinasikan kehebatan dalam beretorika politik, berfilsafat, dan beracara. ia piawai dalam berbicara (berpidato) dihadapan umum (seperti Soekarno), dan seorang yuris yang handal dalam hukum untuk membela rakyat baik di Pengadilan maupun di Majelis Tinggi.        

Kini Pansus Hak Angket DPR masa kerjanya telah diperpanjang. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah pada akhir pertarungan kedua logika DPR dan KPK ini, logika siapa yang menang ? logika politik DPR ? atau Logika Hukum KPK ?. Maka menurut penulis, karena logika politik  berada pada tataran in-abstracto (angan-angan), sedangkan logika hukum pada tataran in-concreto (nyata), maka pemenangnya ada pada logika hukum KPK. 

Para pihak yang logikanya bertikai ini juga tidak mungkin ada perdamaian, Alasannya adalah karena pada intinya “kebenaran dan kebohongan tidak akan pernah tinggal bersama-sama” (just et fraus nunquam cohabitant). Artinya boleh-boleh saja KPK direcoki kinerjanya, tetapi yang bersalah tetap saja akan diproses secara hukum satu per satu, kecuali dapat membuktikan sebaliknya mengikuti logika hukum seperti melalui jalur Praperadilan atau di Pengadilan Tipikor, jika mampu. (TiMeS Law)

 

 

Penulis adalah: Seorang Advokat, dan tahun 2016 mendapat piagam dari International New York Times, dan juga menulis diberbagai Jurnal Ilmiah Hukum Terakreditasi, karya tulisannya seperti; "Urgensi Perluasan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Manifestasi Pengejawantahan Konstitusi (Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi R.I.), "The Debate on The Implementation of Ne Bis In Idem Principle In Handling The Corporate Crime in Indonesia" (Jurnal Mimbar Hukum, Universitas Gajah Mada (UGM), Yogyakarta) dan lain-lain.

 

 

Komentar
Nama
Email
Komentar
Masukkan Angka berikut
Jika Anda pernah memberikan komentar sebelumnya di Ekpos, maka sebaiknya Anda menggunakan email yang sama dengan sebelumnya supaya Anda tidak harus melakukan verifikasi kembali.
Jika Anda belum pernah sebelumnya memberikan komentar, maka komentar Anda akan langsung muncul jika Anda sudah melakukan verifikasi. Proses verifikasi sangatlah mudah, Anda cukup meng-klik link yang kami kirim ke email Anda.
Email Anda tidak akan dimunculkan jika komentar Anda disetujui.
©2014 Ekpos All right reserved   Developed by javwebnet