Pemkot Bandung Sepakati Keluarkan Izin KA Cepat Jakarta-Bandung

  • 0 comments

BANDUNG, Ekpos.Com---Pemerintah Kota Bandung Menyepakati untuk mengeluarkan izin pembangunan jalur Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung. Hal tersebut seiring dengan telah diterimanya permohonan izin untuk melaksanakan proyek tersebut, yaitu izin pembangunan jalan pintas di wilayah Kelurahan Cirangrang, Kecamatan Babakan Ciparay.

Sebelumnya, proses izin tersendat karena di wilayah ini sempat ada gesekan dengan masyarakat terkait proyek kereta cepat itu.

"Sekarang itu sudah selesai, dan sudah ada pernyataan kesepakatan di atas materai antara masyarakat dengan pihak investor. Jadi ganjalannya hanya itu, dan sudah tidak ada masalah, ya tinggal diproses," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Ema Sumarna saat ditemui di Balai Kota Bandung, Jalan. Wastukancana, Bandung Sabtu (15/6/2019.

Meski begitu, Ia tetap meminta KCIC tetap menunggu sampai proses administrasi dan perizinan selesai. Sebelum itu tuntas, KCIC tidak dapat membangun apapun di wilayah yang sudah ditentukan.

"Tadi saya minta, biar semua ini tertib berjalan dengan benar, jangan sekali-kali sebelum izin keluar sudah ada aktivitas. Mau proyek apapun, karena hukum tidak diskriminatif dan itu komitmennya," ucapnya.

Menurutnya, pemberian izin tersebut merupakan upaya Pemkot Bandung dalam mendukung akselerasi pembangunan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung, yang ditargetkan rampung pada tahun 2021 mendatang. Ia menyatakan, Pemerintah Kota Bandung pun akan membantu mega proyek tersebut, sesuai dengan kapasitas dan kewenanganya.

“Dengan demikian Kereta Api Cepat Indonesia Cina (KCIC) bisa melengkapi persyaratan administratif, sehingga Pemkot Bandung bisa langsung memproses izin tersebut. Saya akan meminta jajaran mempercepat proses izinnya,”ujarnya.

Ema menjelaskan, upaya tersebut perlu dilakukan karena target penyelesaian pembangunan proyek layanan transportasi massal itu, hanya menyisakan waktu dua tahun lagi.

“Jika pembangunannya lancar, maka warga Kota Bandung bisa segera menikmati fasilitas tersebut. Semua aspek formal sudah terpenuhi, jadi Pemda dalam proses pengeluaran SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan) sudah menjadi suatu keharusan. Dalam konteks pelayanan publik tentu harus secepatnya kita keluarkan," ujar Ema.

Ia mengaku akan semaksimal mungkin memberikan kepastian hukum kepada KCIC dan masyarakat agar pembangunan bisa berjalan dengan baik.***

Komentar
Nama
Email
Komentar
Masukkan Angka berikut
Jika Anda pernah memberikan komentar sebelumnya di Ekpos, maka sebaiknya Anda menggunakan email yang sama dengan sebelumnya supaya Anda tidak harus melakukan verifikasi kembali.
Jika Anda belum pernah sebelumnya memberikan komentar, maka komentar Anda akan langsung muncul jika Anda sudah melakukan verifikasi. Proses verifikasi sangatlah mudah, Anda cukup meng-klik link yang kami kirim ke email Anda.
Email Anda tidak akan dimunculkan jika komentar Anda disetujui.
©2014 Ekpos All right reserved   Developed by javwebnet