Pasuti Prudusen Miras Oplosan Dijerat TPPU dan KUHP

  • 39 views
  • 0 comments

BANDUNG, Ekpos.Com--- Pasangan suami istri (Pasutri), produsen minuman keras oplosan yang mengakibatkan puluhan orang warga Cicalengka, Kabupaten Bandung  meninggal dunia beberapa waktu lalu, Samsudin Simbolon (50) dan Hamciah Manik (45), ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jabar.

Selain dijerat TPPU, pasutri ini pun dikenai Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Keduanya terbukti  menjual dan mengedarkan barang berbahaya, tanpa memberitahukan kandungan berbahaya dalam barang tersebut. Sehingga, mengakibatkan orang yang mengonsumsi barang tersebut meninggal dunia.

"Untuk TPPU, tersangka ada dua, suami istri berinisial Ss dan Hm," kata Direktur Ditreskrimsus Polda Jabar, Kombes Pol Samudi di Mapolda Jabar Jalan Soekarno-Hatta Bandung, Rabu (16/5/2018).

Sedangkan untuk kasus miras oplosan ungkap Samudi, keduanya terbukti telah melanggar Undang-undang Hukumk Pidana (KUHP), dan dijerat Pasal 340.

"Untuk kasus miras oplosan kedua tersangka dijerat Pasal 340‎. Namun, kasusnya masih berjalan ditangani Polres Bandung. Jadi dua kasusnya ditangani bersamaan," kata Samudi.

Samudi menyatakan, ditetapkannya kedua tersangka dan dijerat  TPPU, karena penyidik sudah melakukan penyelidikan, untuk menjerat keduanya dengan meneliti sejumlah harta milik keduanya. Hingga akhirnya, penyidik menemukan dua alat bukti yang cukup, untuk menjerat keduanya dengan pasal di Undang-undang Tindak Pidana Pencegahan Pencucian Uang.

"Kami keterangan yang sudah kami kumpulkan, kemudian bukti-bukti serta pendataan harta kekayaan,  diduga berasal dari tindak pidana. Setelah dilakukan gelar, menyimpulkan keduanya telah memenuhi unsur untuk ditetapkan sebagai tersangka,” jelas Samudi.

Samudi menjelaskan, sejumlah harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana pencucian uang terkait kasus dua tersangka ini yakni rumah di Jalan Raya Bandung Garut tepatnya di Kecamatan Cicalengka hingga kebun sawit di Pulau Sumatera.

“Harta kekayaan yang didapat dari tindak pidana pencucian sendiri meliputi 26 poin, berdasarkan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Termasuk di dalamnya ada unsur penipuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 340 KUHP,”ujarnya.***

Komentar
Nama
Email
Komentar
Masukkan Angka berikut
Jika Anda pernah memberikan komentar sebelumnya di Ekpos, maka sebaiknya Anda menggunakan email yang sama dengan sebelumnya supaya Anda tidak harus melakukan verifikasi kembali.
Jika Anda belum pernah sebelumnya memberikan komentar, maka komentar Anda akan langsung muncul jika Anda sudah melakukan verifikasi. Proses verifikasi sangatlah mudah, Anda cukup meng-klik link yang kami kirim ke email Anda.
Email Anda tidak akan dimunculkan jika komentar Anda disetujui.
©2014 Ekpos All right reserved   Developed by javwebnet