Masyarakat Dulu Mengindentifikasi Indonesia Negara Hukum Rechtsstaat

  • 25 views
  • 0 comments

BANDUNG, Ekpos.Com----Masyarakat dulu selalu mengindentikan Negara Indonesia adalah negara hukum rechtsstaat sebab Indonesia lahir dari sebuah sistem hukum barat (Eropakontinental) tapi sebenarnya negara hukum tidak hanya rechtsstaat. indonesia adalah kombinasi Rechtsstaat dan Sistem hukum Anglo Saxon (Common Law) dan Pancasila.

"Saya terkesan bahwa UIN Bandung punya misi untuk mengharmonisasi hukum yang berjati diri dan berwibawa seperti ungkapan Bapak Dosen Dr. Tatang Astarudin. Saya kira ini segaris dengan tujuan BPHN, tapi tidak lepas dari proses yang tidak mudah. Agar sejalan dengan Pancasila, amanat Indonesia yang di dalamnya tidak hanya hukum tertulis dan tidak tertulis menjadikan Indonesia punya citarasa hukum tersendiri,” " ungkap Arvan Faiz Muhlizi, Kabid Polhukampem.

Menurut Kabid Polhukam, terdapat Perundang-Undangan yg kurang berjiwa Pancasila. 5 Sila dalam Pancasila itu abstarak dan tugasnya masih didapati "PR" tentang bagaimana ia bisa membuat databes terintegrasi.  Artinya khalayak luas, baik di daerah sekalipun dapat mengakses informasi perundangan-undangan yang sudah di analisis dan sudah di evaluasi Perundang-Undangnya.

"Terdapat Perundang-Undangan yg kurang berjiwa pancasila, 5 Sila dalam Pancasila itu abstarak. Intinya bahwa indikator dan variabel setiap silanya. Kami memaknai Pancasia sebagai pemikiran yang utuh. Ketika Indonesia merdeka, itu sebuah kesadaran untuk bersatu dalam rangka mencapai tujuan bersama yg tidak mungkin bisa capai apabila kita terpecah belah. Ada mekanisme yg perlu dibangun yaitu mekanisme demokrasi,”ungkapnya.

Dikatakannya, ada 3 entitas pada Negara Indonesia, yang pertama, kita sebagai negara demokrasi. Kedua, kita sebagai negara ketuhanan dan yang ketiga, kita negara hukum. Harapan BPHN kepada seluruh Mahasiswa yang hadir, agar bisa memberi masukan tentang permasalahan yg ada di lapangan atau yg dirasakan atau juga terdampak, lewat www.bphn.go.id.

"Jangan sampai kita membuat prodak Perundang-Undangan untuk masa depan tapi bersifat zaman kolonial, jangan sampai" tegasnya.

Sebanyak 300 pegawai BPHN melakukan evaluasi di tingkat Undang-Undang(UU), Peraturan Pemerintah(PP), Praturan Presiden (Perpres).

Kegiatan di evaluasi 2018 tidak terfokus pada pendidikan dan kesehatan, namun di evaluasi terkait pendidikan ada di website. Karena untuk khusus di 2018, memang punya fokus konsentrasi per-UU IUDT.  Setiap pihaknya evaluasi satu peraturan bisa ratusan isu di dalamnya yang di evaluasi, pihaknya fokus peraturan mana yang di evaluasi dalam era globalisasi. (Muhamad)

Komentar
Nama
Email
Komentar
Masukkan Angka berikut
Jika Anda pernah memberikan komentar sebelumnya di Ekpos, maka sebaiknya Anda menggunakan email yang sama dengan sebelumnya supaya Anda tidak harus melakukan verifikasi kembali.
Jika Anda belum pernah sebelumnya memberikan komentar, maka komentar Anda akan langsung muncul jika Anda sudah melakukan verifikasi. Proses verifikasi sangatlah mudah, Anda cukup meng-klik link yang kami kirim ke email Anda.
Email Anda tidak akan dimunculkan jika komentar Anda disetujui.
©2014 Ekpos All right reserved   Developed by javwebnet