Majelis Hakim PT DKI Jakarta Tolak Seluruh Gugatan Tergugat WL

  • 0 comments

JAKARTA, Ekpos.Com--- Majelis  hakim tinggi Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta yang terdiri dari Imam Sungudi sebagai ketua dan hakim anggota masing-masing Haryono dan Hiyanto, menyatakan seluruh gugatan tergugat WL ditolak, dana menghukum para tergugat untuk membayar perkara. Putusan tersebut dituangkan dalam surat keputusan No.331/PDT/2019/PT.DKI tanggal 26 Agustus 2019.

Putusan tersebut sekaligus membantah informasi yang menyebutkan jika Dewan Pers kalah di pengadilan tinggi atas gugatan yang diajukan oleh Serikat Pers Republlk lndonesla (SPRI), Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), WL dan kawan-kawan (dkk).

“Artinya, Dewan Pers menang Iagi di PT DKI Jakarta setelah sebelumnya menang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,” tegas Wakil Ketua Dewan Pers Hendry CH Bangun, di Jakarta, Rabu (11/9/2019).

Dewan Pers menyayangkan adanya pihak-pihak dan media pers tidak profesional yang membangun framing atau opini ke public, bahwa Dewan Pers sebagai Terbanding (dahulu Tergugat) diputuskan telah dikalahkan oleh Majelis Hakim Tinggi PT DKI Jakarta, dan Pengadilan memenangkan perkara gugatan dari Pembanding (dahulu Pengugat I dan Penggugat II) yaitu HGM dan WL.

Hendry menegaskan, bahwa kebijakan Dewan Pers bersama Konstituen membuat peraturan Standar Kompetensi Wartawan dan UJI Kompetensi Wartawan, sudah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh UU Pers No. 40 tahun 1999.

“Kewenangan Dewan Pers itu sesuai dangan fungsinya sebagaimana diatur di dalam Pasal 15 ayat 2 huruf f. Pasal ltu menyebut, Dewan Pers memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam membuat peraturan-peraturan pers. Jadi, Standar Kompetensi Wartawan dan UJI Kompetensi Wartawan itu ada, dan sudah diikuti oleh semua stakeholder pers, karena memang diperlukan,” ujarnya.

Dewan Pers menilai gugatan salah tempat, karena gugatan tentang UU Pers adalah wilayah Mahkamah Konstitusi, sedang gugatan atas Peraturan Dewan Pers adalah wilayah Mahkamah Agung.  PT tetap memproses banding, dan putusannya adalah menolak seluruh banding dari Pembanding (sebelumnya Penggugat).

Dengan adanya keputusan PT DKI Jakarta ini, jelaslah bahwa keputusan banding ini memperkuat posisi Dewan Pers sebagai lembaga yang diberi kewenangan oleh Undang Undang Nomor: 40 Tahun 1999 Tentang Pers, sebagaimana yang tercantum pada Bab V Pasal 15 ayat 2 butir f.***

Komentar
Nama
Email
Komentar
Masukkan Angka berikut
Jika Anda pernah memberikan komentar sebelumnya di Ekpos, maka sebaiknya Anda menggunakan email yang sama dengan sebelumnya supaya Anda tidak harus melakukan verifikasi kembali.
Jika Anda belum pernah sebelumnya memberikan komentar, maka komentar Anda akan langsung muncul jika Anda sudah melakukan verifikasi. Proses verifikasi sangatlah mudah, Anda cukup meng-klik link yang kami kirim ke email Anda.
Email Anda tidak akan dimunculkan jika komentar Anda disetujui.
©2014 Ekpos All right reserved   Developed by javwebnet