KPK Periksa Lima Saksi Yang Diduga Terkait Kasus RTH Kota Bandung

  • 0 comments

JAKARTA, Ekpos.Com--- KPK kembali mengungkap kasus dugaan korupsi terkait pengadaan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Bandung. Lima orang saksi yang diduga terkait kasus tersebut diperiksa Selasa (16/7/2019).

KPK menduga korupsi ini dilakukan dengan modus mark up harga tanah. Akibatnya, ada indikasi kerugian negara Rp 60 miliar dalam kasus ini.

"Hari ini diagendakan pemeriksaan terhadap lima orang saksi, di Kantor Direktorat Pengamanan Objek Vital Kepolisian Daerah Jawa Barat, Jalan Jenderal AH Nasution nomor 21 Ujung Berung Bandung. Dalam pemeriksaan ini sekaligus dilakukan proses perhitungan kerugian keuangan negara" kata Kabiro Humas KPKFebri Diansyah kepada wartawan, Selasa (16/7/2019).

Kelima orang saksi yakni Sekretaris Inspektorat Pemkot Bandung, Agus Slamet Firdaus, mantan Kepala Seksi Sertifikasi dan dokumentasi di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Pemkot Bandung, Hermawan, Stad DPKAD, Wagiyo, Kadis Tarcip Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain dan Staf Ahli Wali Kota, Kelly Solihin.

Diungkapkan Febri, KPK sudah memeriksa 81 orang sebagai saksi kasus dugaan korupsi ini. Pemeriksaan juga dilanjutkan hari ini dengan memanggil lima orang sebagai saksi.

Sejauh ini KPK telah menetapkan tiga tersangka sejak tahun 2018. Mereka ialah mantan Kadis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Pemkot Bandung, Hery Nurhayat; mantan anggota DPRD Kota Bandung 2009-2014, Tomtom Dabbul Qomar; dan Kadar Slamet.

Keberadaan KPK di Kota Bandung yang menggunakan ruangan Ditpam Obvit Polda Jabar, untuk memeriksa sejumlah saksi terkait dugaan korupsi proyek ruang terbuka hijau (RTH) Kota Bandung dibenarkan oleh salah seorang anggota.

"Iya, penyidik KPK menggunakan lantai 2 untuk pemeriksaan saksi," ujar seorang anggota polisi di lobi Kantor Ditpam Obvit‎, Selasa (16/7/2019).

Namun Ia mengaku tidak tahu berapa banyak penyidik KPK ‎yang memeriksa saksi. Hanya saja yang ia ketahui mereka menggunakan dua kendaraan.

"Banyak tapi tidak dihitung. Mereka minta untuk tidak diganggu dulu," katanya.

Komentar
Nama
Email
Komentar
Masukkan Angka berikut
Jika Anda pernah memberikan komentar sebelumnya di Ekpos, maka sebaiknya Anda menggunakan email yang sama dengan sebelumnya supaya Anda tidak harus melakukan verifikasi kembali.
Jika Anda belum pernah sebelumnya memberikan komentar, maka komentar Anda akan langsung muncul jika Anda sudah melakukan verifikasi. Proses verifikasi sangatlah mudah, Anda cukup meng-klik link yang kami kirim ke email Anda.
Email Anda tidak akan dimunculkan jika komentar Anda disetujui.
©2014 Ekpos All right reserved   Developed by javwebnet