Ketua Bidang Advokasi APDHI: PEMERINTAH HARUS MENINGKATKAN ANGGARAN SAKSI AHLI DALAM PERKARA MASYARAKAT MISKIN

  • 329 views
  • 1 comments

 Kehadiran negara dalam menciptakan rasa keadilan dimasyarakat semakin meningkat dirasakan masyarakat marjinal, terlebih dengan dianggarkannya biaya bantuan hukum setiap tahunnya oleh Kementerian Hukum dan Ham. Akan tetapi besarnya anggaran biaya untuk saksi ahli hukum masih dirasakan belum memadai sehingga belum dapat menjangkau semua permasalahan hukum yang terjadi pada masyarakat kurang mampu.

       Menurut Ketua Bidang Advokasi dan Sosialisasi Hukum APDHI (Asosiasi Profesor Doktor Hukum Indonesia) DR. (c) T.Mangaranap Sirait, SH.MH. yang juga seorang Advokat mengatakan bahwa di era multibar dunia Advokat sekarang ini pemerintah seharusnya meningkatkan anggaran yang memadai untuk saksi ahli,  guna melengkapi  Advokat-advokat yang telah dipersiapkan oleh Organisasi-organisasi Advokat  yang bersedia untuk menangani perkara-perkara BANKUM di seluruh pelosok negeri.

       Selain itu menurut  DR. (c) T. Mangaranap Sirait, SH.MH. mengatakan, bahwa anggaran untuk penggantian biaya seorang Saksi Ahli yang akan diminta keterangannya sebagai ahli di semua tingkat pemeriksaan belum mendapat perhatian serius dari pemerintah. Padahal Pasal 229 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP menyatakan bahwa saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan  dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi bentuk dan besarnya penggantian biaya ini tidak secara jelas diatur lebih lanjut, akibatnya negara tidak secara konsisten menganggarkannya  terlebih perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat.

        Untuk itu menurut DR. (c) T. Mangaranap Sirait anggaran untuk saksi ahli masyarakat yang kurang mampu sebaiknya ditingkatkan Kementerian Hukum dan HAM serta Lembaga Penegak hukum lainnya, agar tercipta keadilan yang imparsial, dalam hal ini APDHI pun siap untuk bermitra dengan pemerintah menyediakan ahli-ahli hukum yang dapat berparsipasi untuk menjadi saksi ahli pada kasus-kasus yang dibiayai oleh anggaran-angaran Bantuan Hukum, ke depan bidang Advokasi dan Sosialisasi Hukum APDHI akan “mensertifikasi” dan melakukan “pelatihan” ahli-ahli hukum khusus anggaran BANKUM di seluruh Indonesia, kita akan siapkan ahli-ahlinya, “orang miskin dan kurang mampu juga berhak diayomi penuh menurut hukum di republik ini..” ujarnya.

Komentar
  • Musa Darwin Pane
  • 29 Des 2017 09:31:47

Sy sebagai Ahli Hukum anggota Ahli & Dosen Republik IndonesiaADRI juga Anggota Asosiasi Profesor Doktor Hukum IndonesiaAPDHI yg sering diminta utk jadi ahli baik di Kepolisian maupun Pengadilan setuju dengan pendapat dan usulan tersebut agar masyarakat miskin pun dapat mengajukan ahli yg dapat membantu terangnya perkara yg mereka alami, selama ini masyarakat marginal sulit mendapatkan ahli yg diinginkannya, meski sy sendiri utk kasus2 prodeo tidak pernah mengharapkan biaya ahli namun penghargaan tsb perlu pemerintah yg jamin dan sediakan

Nama
Email
Komentar
Masukkan Angka berikut
Jika Anda pernah memberikan komentar sebelumnya di Ekpos, maka sebaiknya Anda menggunakan email yang sama dengan sebelumnya supaya Anda tidak harus melakukan verifikasi kembali.
Jika Anda belum pernah sebelumnya memberikan komentar, maka komentar Anda akan langsung muncul jika Anda sudah melakukan verifikasi. Proses verifikasi sangatlah mudah, Anda cukup meng-klik link yang kami kirim ke email Anda.
Email Anda tidak akan dimunculkan jika komentar Anda disetujui.
©2014 Ekpos All right reserved   Developed by javwebnet