Hakim PN Bandung Tolak Praperadilan Dirut PDAM Karawang

  • 0 comments

BANDUNG, Ekpos.com--Hakim PN Bandung menolak praperadilan atas penetapan tersangka mantan Dirut PDAM Karawang YP dan J.Pejabat Pembuat Komitmen di PDAM Karawang oleh penyidik Kejati Jabar, dalam sidang yang digelar di PN Bandung Jln. RE Martadinata Kota Bandung, Senin, 21 Otober 2019.

Hakim menolak dalil pemohon praperadilan YP dan J yang diajukan melalui Tim Kuasa Hukumnya Maman Budiman,SH.

" Fakta yang terungkap dalam persidangan termohon dalam menetapkan  YP dan J telah sesuai dengan ketentuan, tidak ada prosedur yang dilanggar. Mengadili, menolak permohonan praperadilan dan membebankan biaya perkara kepada pemohon praperadilan," ujar hakim Rivandaru E Setiawan saat membacakan putusannya di ruang III ( ruang Soerjadi) PN Bandung.

Prosedur penanganan perkara yang dilakukan termohon dalam hal ini Kejati Jabar telah sesuai. Penyidik telah menemukan lebih dari dua alat bukti, dan telah melakukan  pemeriksaan 20 orang  saksi.

Hakim Rivandaru E Setiawan menyebut, dalil yang dikemukakan pemohon yang  menyatakan penetapan tersangka oleh Penyidik Kejati Jabar terhadap YP dan Y, tidak bedasarkan penilaian subyektif dan Obyektif hal tersebut ditolak hakim.

Seperti diberitakan Mantan Dirut PDAM Karawang melalui tim Kuasa Hukumnya, Maman Budiman SH. Mempraperadilankan  Kejati Jabar atas Penetapan dirinya sebagai tersangka.

Maman,SH,menyebutkan, diajukannya praperadilan karena dalam penetapan tersangka kliennya yakni mantan Dirut PDAM Karawang YP dan J Pejabat Pembuat Komitmen di PDAM Karawang, sangat janggal. Makanya, diajukan pra peradilan sebagai hak kliennya untuk mendapatkan keadilan.

"Padahal sebelumnya telah dilakukan penyelidikan oleh Kejari Karawang dan dinyatakan tidak ada perbuatan melawan hukum," katanya usai persidangan.

Ia menyebutkan, dugaan perbuatan melawan hukum yang disangkakan terhadap kliennya, yakni saat proyek apreting penambahan kapasitas Instalasi PDAM di Teluk Jambe Karawang tahun  2015. Namun, setelah pekerjaan rampung Kejari Karawang pernah melakukan penyelidikan dan hasilnya bersih. 

Selain itu, telah dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dan dinyatakan efisien dan Puslitbangkit PU dan menyatakan kegiatan selesai tidak ada kerugian negara.

"Setelah diambil alih oleh Kejati Jabar 2017, diduga ada perbuatan melawan hukum dan diduga ada kerugian negara,” " Ujar Maman Budiman.

Tak hanya itu, Kejati pun mengeluarkan dua  surat perintah penyidikan (sprindik ) yakni di tahun 2018 dan tahun 2019. Bahkan di tahun  2019 pengeluaran sprindik berbarengan dengan surat penetapan tersangka.

“Anehnya surat penetapan tersangka itu tidak diberitahukan ke klien saya, dan tidak dicantumkan dugaan kerugian negara," ujarnya. ( Yon )

Komentar
Nama
Email
Komentar
Masukkan Angka berikut
Jika Anda pernah memberikan komentar sebelumnya di Ekpos, maka sebaiknya Anda menggunakan email yang sama dengan sebelumnya supaya Anda tidak harus melakukan verifikasi kembali.
Jika Anda belum pernah sebelumnya memberikan komentar, maka komentar Anda akan langsung muncul jika Anda sudah melakukan verifikasi. Proses verifikasi sangatlah mudah, Anda cukup meng-klik link yang kami kirim ke email Anda.
Email Anda tidak akan dimunculkan jika komentar Anda disetujui.
©2014 Ekpos All right reserved   Developed by javwebnet