FSPMI Cirebon Raya Unjuk Rasa Menolak Penetapan UMK 2020

  • 0 comments

CIREBON, Ekpos.Com---Ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Cirebon Raya, menolak penetapan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) 2020 di Kabupaten Cirebon berdasarkan hasil pleno, Rabu (6/11/2019).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) FSPMI Cirebon Raya, Moch. Machbub menyampaikan, Disnakertrans Kabupaten Cirebon sudah melakukan rapat pleno dalam rangka penetapan UMK Tahun 2020. Angka pun sudah ditetapkan menurut mereka unsur Pemerintah secara sepihak sebesar Rp. 2.196.416.

 “Pleno kali ini cukup prihatin, kecewa dan menjadi perhatian khusus organisasi. Selain dengan angka yang ditetapkan menggunakan PP78/2015, unsur dalam rapat tersebut tidak memenuhi Tata Tertib dan terindikasi tidak sah secara hukum karena DPKab dari unsur serikat pekerja FSPMI tidak diundang dan tidak dilibatkan sebagaimana SK Bupati 560/Kep.1050-Disnakertrans/2017 periode Tahun 2017-2020,” kata Machbub.

 Mengacu pada Kepres No. 107 Tahun 2004 Tentang Dewan Pengupahan Pasal 46, bahwa Anggota Depekab/Depeko diangkat untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

“Dan pada pasal ini pun, lanjut dia, anggotanya tidak terpenuhi. Artinya SK Bupati yang di atas masih berlaku dan anggota masih mempunyai hak untuk mengikuti pleno penetapan UMK Kabupaten Cirebon Tahun 2020,” ungkapnya.

Tidak hanya DPKab saja, keterwakilan LKS Tripartit Kabupaten Cirebon dari unsur buruh FSPMI juga dihilangkan dari SK sebelumnya yang masih berlaku. “Kita melayangkan protes keras dan akan mengerahkan aksi massa Se-Jawa Barat dan bila diperlukan kita gugat ke PTUN,” katanya.

Perwakilan dari Serikat Pekerja Nasional (SPN), Sudaryana Purnawijaya mengaku, dalam rapat pleno yang diikuti pihaknya tersebut, perwakilan dari Singa Perbangsa dan SPN enggan menandatangani hasil rapat pleno. Dengan dasar, sejak keluar nya PP No 78 tahun 2015, pihaknya sangat tidak setuju, karena harus melalui survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

 “Jadi kami memang, di setiap tahun, dan sejak keluarnya PP No 78 tahun 2015 itu, khusus serikat pekerja kami tidak setuju.  Kenapa tidak setuju, karena tidak sesuai dengan Undang-undang (UU) tahun 2003 yang harus melalui survei KHL, nanti formulnya UMK berjalan, ditambah dengan flasi dan PDRB setelah itu UMK yang baru,” kata Sudaryana.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Dinaskertrans) Kabupaten Cirebon, H Abdullah Subandi mengatakan, diadakannya rapat pleno pengupahan UMK untuk tahun 2020. Diakui Abdullah, UMK 2020 ini masih mengiblat ke PP Nomor 78 tahun 2015.

 “Untuk UMK di tahun 2020 masih mengacu ke PP 78 tahun 2015, itu masih memakai inflasi, dan PDB, ini masih menggunakan PP No78. Sehingga kita alami kenaikan 8,51%, jadi kisaran UMK di Kabupaten dua juta sembilan puluh enam sekian, kalau kita bulatkan sekitar dua juta dua ratus, ini untuk tahun 2020,” katanya.

Komentar
Nama
Email
Komentar
Masukkan Angka berikut
Jika Anda pernah memberikan komentar sebelumnya di Ekpos, maka sebaiknya Anda menggunakan email yang sama dengan sebelumnya supaya Anda tidak harus melakukan verifikasi kembali.
Jika Anda belum pernah sebelumnya memberikan komentar, maka komentar Anda akan langsung muncul jika Anda sudah melakukan verifikasi. Proses verifikasi sangatlah mudah, Anda cukup meng-klik link yang kami kirim ke email Anda.
Email Anda tidak akan dimunculkan jika komentar Anda disetujui.
©2014 Ekpos All right reserved   Developed by javwebnet