FKSS Geruduk DPRD Tuntut BPMU Sesuai Pergub 370 Rb

  • 30 views
  • 0 comments
FKSS Geruduk DPRD Tuntut BPMU Sesuai Pergub 370 Rb

 Bandung Ekpos.com

Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat akan memediasi tuntutan para kepala sekolah SMU SMK sejawa Barat yang menuntut agar Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) yang telah ditetapkan dalam pergub Jabar sebesar Rp. 370 ribu untuk segera diselesaikan.

Hal ini disampaikan Pimpinan Komsi V DPRD Provinsi Jawa Barat yang menerima aspirasi dari forum kepala sekolah swasta (FKSS) SMU/SMK se-jawa barat di ruang banmus DPRD Jawa Barat. Jl Diponegoro 27 Kota Bandung Rabu (21/11).  

“Yang diperjuangkan Komisi V ini sisanya yang harus segera dibayarkan agar tidak menimbulkan persoalan yang baru,” ujar Ketua Komisi V DPRD Jabar Syamsul Bachri, SH.,MBA kepada wartawan usai menerima FKSS.

Lebih lanjut diukatakannya. Aspirasi dari FKSS ini sangat wajar untuk menuntut hak anggaran dari BPMU. Pasalnya, setiap sekolah tentu sudah merencanakan dan mengelola anggaran setiap tahunnya. Dari BPMU yang berdasarkan Pergubnya sebesar 370 ribu.

Anggaran BPMU yang baru direalisasikan sebesar 24 ribu untuk semester II. Sedangkan, untuk operasional pendidikan di sekolah swasta memerlukan anggaran sebesar 250 hingga 370 ribu persiswa persemesternya.

Adanya persoalan ini dnilai Sekretaris komisi V,  sangat tidak adil bagi sekolah swasta. Sebab, dalam APBD Perubahannya sudah ditetapkan besaran anggaran BPMUnya. Saya tidak rela, sekolah swasta ini kan sudah banyak kontribusinya kepada dunia pendidikan di Jabar, tetapi mendapatkan perlakuan yang tidak adil.

Sementara Koordinator FKSS Provinsi Jawa Barat, yang juga kepala Sekolah SMA YAS Bandung Drs. Usman, M.Si mengungkapkan, pihaknya menuntut agar BPMU untuk segera dicairkan. Karena BPMU tersebut sudah masuk Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) setiap tahun. Tetapi tiba-tiba ada kabar tidak ada anggarannya, padahal BPMU ini sebagai sumber anggaran sekolah swasta. Dari 370 ribu yang dianggarkan dalam pergub nominalnya baru dibayarkan sebesar 24 ribu persiswa per semester. Padahal kebutuhannya sebesar 250 ribu atau 350 disesuaikan dengan kabupaten kota, bahkan seharusnya sudah cair per Oktober.

“Tetapi hingga kini belum ada kejelasan apapun, langkah kami tidak ujug-ujug demo langsung ke dewan. sebelumnya ada pergerakan yang kami perjuangkan,” kata Usman.@

Komentar
Nama
Email
Komentar
Masukkan Angka berikut
Jika Anda pernah memberikan komentar sebelumnya di Ekpos, maka sebaiknya Anda menggunakan email yang sama dengan sebelumnya supaya Anda tidak harus melakukan verifikasi kembali.
Jika Anda belum pernah sebelumnya memberikan komentar, maka komentar Anda akan langsung muncul jika Anda sudah melakukan verifikasi. Proses verifikasi sangatlah mudah, Anda cukup meng-klik link yang kami kirim ke email Anda.
Email Anda tidak akan dimunculkan jika komentar Anda disetujui.
©2014 Ekpos All right reserved   Developed by javwebnet