Disdik Jabar Belum Berikan Tindakan Tegas Terhadap Pelaku Kecurangan PPDB

  • 0 comments

BANDUNG, Ekpos.Com---Hingga saat ini Disdik Jabar belum memberikan tindakan tegas terhadap oknum maupun sekolah, yang terlibat dalam penyalahgunaan Kartu Keluarga ( KK) pada proses pendaftaran PPDB di SMAN 3 Bandung.

Padahal Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat, telah meminta agar Disdik Jabar memberikan tindakan tegas Terkait tersebut.

"Tindak lanjut harus dilakukan oleh Disdik, karena sebagai penyelenggara yang bertindak penuh atau memastikan bahwa informasi itu benar atau tidak. Untuk melakukan itu memang menjadi kewajiban Disidik sebagai penyelenggara," jelas Kepala Ombudsman RI Jabar, Haneda Tri Lastoto, Kamis (20/6/2019).

Haneda memaparkan, sebagai langkah selanjutnya maka laporan diverifikasi sebagai bagian dari mekanisme penyelesaian pengaduan. Setelah dugaan diverifikasi dan didalami, maka dipastikan hasil informasi didasarkan untuk menjamin kepastian publik.

“Hasil informasi itu penting disiarkan, agar tidak muncul kembali korban atas praktek-praktek kecurangan dengan menggunakan cara semacam tersebut. Kalau dari hasil ini berdampak negatif sehingga membuat terlemparnya siswa-siswa tidak mendapatkan haknya, maka tim Disdik yang menentukan hitam putih, tapi jangan sampai anak kehilangan fungsi ini yang memang harus menjadi prioritas,”ujarnya.

Haneda menekankan kecepatan atau ketepatan sekolah dan disdik, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul ini maka harus dipastikan jangan sampai melebihi batas waktu. Hal tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam permendikbud, pergub maupun perwal, sehingga siswa tetap mendapatkan kepastian hak dasar untuk tetap sekolah.

"Ini harus dipastikan karena berakibat pada ketidakadilan dan menggeser siswa yang lain yang sudah memenuhi syarat," katanya.

Terkait adanya kecurangan pada Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) diakui oleh Kepala Sekolah SMAN 3 Bandung, Yeni Gantini. Ia menerima temuan indikasi dugaan Kartu Keluarga (KK) titipan atau juga disebut KK Siluman.

Yeni mengatakan dugaan tersebut telah ditindaklanjuti langsung oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Disdukcapil serta tim pengaduan provinsi Jawa Barat, telah melakukan sidak ke SMAN 3 dan SMAN 5 Bandung, Rabu (19/6/2019).

"Mengenai dugaan tersebut dari Disdik sudah ada tindak lanjut, tim pengaduan dan Disdukcapil juga sudah datang untuk memverifikasi," ujarnya.

Dijelaskan Yeni, bahwa pada dasarnya pihaknya menerima persyaratan secara administratif sebagaimana mengacu pada juknis mengenai kesesuaian KK. Pada aturan Disdukcapil dalam satu rumah ada beberapa keluarga tidaklah menyalahi aturan. Dalam hal ini, pihaknya bukan pihak yang berkewenangan untuk menyatakan ilegal atau tidak kesesuaian KK. Hanya yang menjadi sorotan pada dugaan KK tersebut, imbuh Yeni, adanya unsur ketidakpatutan.***

Komentar
Nama
Email
Komentar
Masukkan Angka berikut
Jika Anda pernah memberikan komentar sebelumnya di Ekpos, maka sebaiknya Anda menggunakan email yang sama dengan sebelumnya supaya Anda tidak harus melakukan verifikasi kembali.
Jika Anda belum pernah sebelumnya memberikan komentar, maka komentar Anda akan langsung muncul jika Anda sudah melakukan verifikasi. Proses verifikasi sangatlah mudah, Anda cukup meng-klik link yang kami kirim ke email Anda.
Email Anda tidak akan dimunculkan jika komentar Anda disetujui.
©2014 Ekpos All right reserved   Developed by javwebnet