Disdik Cimahi Segera Umumkan Sistem PPDB

  • 0 comments

CIMAHI, Ekpos.Com---Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Cimahi dalam waktu dekat akan segera mengumumkan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan menggunakan sistem zonasi, dan akan melakukan uji publik, lalu sosialisasi ke masyarakat, setelah Lebaran 2019 nanti.

"Dengan begitu orangtua masih memiliki waktu memikirkan zona, dan tata cara PPDB hingga 1 Juli 2019," kata Sekertaris Dinas Pendidikan Kota Cimahi, Ipah Latifah kepada wartawan, Minggu (19/5/2019).

Ia mengatakan bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri, kemungkinan akan didorong ke sekolah swasta dan akan mendapat bantuan DSP maupun SPP meski nilainya tidak ideal.

Dikatakannya, hingga saat ini masih melakukan pemetaan data siswa terkait jarak antara rumah siswa dengan sekolah hingga ke tingkat RW.

"Ditetapkan 13 zona untuk tingkat SMP, dan kedekatan siswa dengan sekolah sedang dipetakan agar semua siswa bisa tertampung," ujarnya.

Pembagian zonasi sekolah tersebut, kata Ipah, berdasarkan jarak ke rumah tinggal dan akan ditetapkan berdasarkan kewilayahan sesuai amanat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 51 Tahun 2018, tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 yang menegaskan porsi zonasi sebanyak 90 persen.

"Termasuk siswa kurang mampu, siswa berprestasi, dan siswa berkebutuhan khusus. Sisa kuota 5 persen untuk siswa berprestasi luar zonasi dan sisanya 5 persen untuk siswa pindahan," katanya.

Atas hal tersebut, lanjut Ipah, dengan sistem zonasi tersebut siswa yang tidak mampu otomatis prioritas akan diterima, termasuk siswa ABK dan siswa berprestasi dari jalur kegiatan yang diselenggarakan pemerintahan.

Sementara untuk antisipasi membludaknya siswa disetiap sekolah khususnya SMP saat PPDB tahun ini, Disdik Kota Cimahi bakal menambah dua sekolah SMP. Saat ini sudah ada koordinasi dengan pemerintah pusat apakah harus menginduk ke sekolah utama atau bisa mandiri.

"Rencananya sekolah baru itu akan dibangun di Kelurahan Pasirkaliki dan Citeureup. Kami sudah mengajukan ke Pemprov Jabar untuk mendapat Bantuan Gubernur Jabar karena kalau menetapkan zonasi harus ada sekolahnya," kata Ipah.

Komentar
Nama
Email
Komentar
Masukkan Angka berikut
Jika Anda pernah memberikan komentar sebelumnya di Ekpos, maka sebaiknya Anda menggunakan email yang sama dengan sebelumnya supaya Anda tidak harus melakukan verifikasi kembali.
Jika Anda belum pernah sebelumnya memberikan komentar, maka komentar Anda akan langsung muncul jika Anda sudah melakukan verifikasi. Proses verifikasi sangatlah mudah, Anda cukup meng-klik link yang kami kirim ke email Anda.
Email Anda tidak akan dimunculkan jika komentar Anda disetujui.
©2014 Ekpos All right reserved   Developed by javwebnet