Diduga Lakukan Pelanggaran, 19 Kades Dipanggil Panwaslu

  • 74 views
  • 0 comments

NGAMPRAH, Ekpos.Com--- Diduga melakukan pelanggaran pemilu, 15 kepala desa dari tiga kecamatan di Bandung Barat, dipanggil Panwaslu Kabupaten Bandung Barat, Minggu (6/5/2018).

Ke-15 kepala desa itu diantaranya di antaranya Kecamatan Cipongkor, Cililin, dan Sindangkerta telah melakukan pertemuan dengan satu calon bupati Kabupaten Bandung Barat di daerah Cililin pada 24 April 2018.

"Kami panggil para terlapor dan tiga saksi dari perangkat desa, Panwascam Cililin, dan PPL sebagai saksi untuk klarifikasi," ujar Ketua Panwaslu KBB, Cecep Rahmat Nugraha, di kantornya, Komplek Permata, Minggu (6/5/2018).

Cecep menyatakan, sejauh ini pihaknyha belum melakukan terhadap calon bupati, karena unsur pelanggarannya terkait Pasal 71 ayat 1, tentang pejabat daerah dilarang membuat keputusan dan tindakan yang merugikan paslon.

"Kami belum bisa memberikan hasil klarifikasi terhadap 15 kades ini. Mekanismenya perlu dibahas bersama Sentra Gakkumdu dahulu. Mungkin besok, baru bisa kita ketahui apakah statusnya naik menjadi penyidikan atau tidaknya," jelas Cecep.

Sejauh ini, menurut Cecep, pihaknya masih mendalami kasus tersebut terkait apa yang menjadi pembahasan antara calon bupati dengan para kades tersebut. Cecep menjelaskan, klarifikasi masih berlangsung dan belum dapat disimpulkan, kemungkinan adanya visi misi. Diakuinya, pihaknya baru mempunmyai dokumem foto yang dikirim dari Pnwascam.

"Belum bisa kitta simpulkan, masih klarifikasi. Namun kami punya sejumlaqh foto sebagai bukti bahwa pertemuan tersebut memang ada ," ucapnya.

Diungkapkan Cecep, jika nanti ke 15 kepala desa itu terbukti terlibat, mereka akan terkena pasal 88 dengan sanksi kurungan penjara minimal 1 bulan dan maksimal 6 bulan, dan denda minimal Rp 60 ribu dan maksimal Rp 6 juta.

“Jika trerbukti ancamannya minimal satu bulan dan maksimal 6 bulan berikut denda. Sedangkan untuk paslon, sejauh ini masih belum ada di aturan, karena masih harus ditindaklanjuti dan dikaji," kata Cecep.

Selain memanggil terlapor, Panwaslu pun memanggil KPU KBB sebagai saksi, untuk diminta keterangan terkait mekanisme zonasi benar atau tidaknya pada 24 April 2018 zonasi paslon tersebut.

"Tapi KPU tak hadir ke kantor kami. Dan sedikit menghambat karena proses kerja kami hanya 3 hari plus 2 hari jika ada keterangan tambahan dan untuk mengejar penanganan kasus lainnya,"pungkasnya.***

Komentar
Nama
Email
Komentar
Masukkan Angka berikut
Jika Anda pernah memberikan komentar sebelumnya di Ekpos, maka sebaiknya Anda menggunakan email yang sama dengan sebelumnya supaya Anda tidak harus melakukan verifikasi kembali.
Jika Anda belum pernah sebelumnya memberikan komentar, maka komentar Anda akan langsung muncul jika Anda sudah melakukan verifikasi. Proses verifikasi sangatlah mudah, Anda cukup meng-klik link yang kami kirim ke email Anda.
Email Anda tidak akan dimunculkan jika komentar Anda disetujui.
©2014 Ekpos All right reserved   Developed by javwebnet