Dharmi Dituntut 10 Tahun Penjara dan Ganti Rugi Rp 10 Miliar

  • 0 comments

BANDUNG, Ekpos.Com--- Raden Dharmi Setiani mantan Panitera Pengadilan Negeri Kota Tasikmalya, dituntut pidana 10 tahun penjara, denda Rp 250 juta dan membayar ganti rugi sebesar Rp 10 miliar oleh Jaksa Penuntuit Umum Kejari Tasikmalaya Kota, dalam sidang tuntutan tuntutan di Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu (27/3/2019).

‎Jaksa penuntut umum Kejari Tasikmalaya Kota, Masmudi menyatakan dalam tuntutannya, terdakwa kasus korupsi ganti rugi tanah jalan lingkar utara Kota Tasikmalaya ini secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana korupsi sebagai mana diatur dalam dakwaan primer, yakni Pasal 2 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Menuntut, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun dan denda Rp 250 juta subsidair kurungan 3 bulan. Serta membayar uang pengganti sebesar Rp 2 miliar, atau jika tidak mampu diganti dengan harta bendanya untuk negara. Dan jika tidak memiliki harta benda, maka diganti hukuman penjara selama 10 tahun," ujar jaksa.

Kasus tersebut bermula saat Pemkot Tasikmalaya menganggarkan Rp 3,25 miliar, untuk ganti rugi milik enam warga yang lahannya tergusur proyek jalan lingkar utara kota Tasikmalaya. Namun, warga menolak karena ketidakcocokan harga.

Karena saat itu tahun 2016 akhir, anggaran harus segera dikeluarkan sementara warga masih menolak karena ketidak cocokan harga. Akhirnya Pemkot Tasikmalaya berkoordinasi dengan Bagian Hukum Setda Pemkot Tasikmalaya yang akhirnya diarahkan untuk berkonsultasi dengan Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Oleh pengadilan, Pemkot Tasikmalaya diberi nomor rekening terdakwa dan uang ditransfer ke rekening tersebut sebagai uang titipan.

Pada sidang sebelumnya, terdakwa Rd Dahmi sendiri mengakui ia didatangi staf Pemkot Tasikmalaya, Adang Mulyana beberapa kali dan diminta untuk menerima titipan tersebut namun ia tolak. Pada kesempatan terakhir ia mengakui menenerima uang titipan tersebut dan digunakan untuk kepentingan pribadi.

"Tiga kali saya ditemui Pak Adang dan stafnya. Saya selalu menolak, karena penitipan itu perlu penetapan Ketua Pengadilan Negeri. Baru yang terakhir akhirnya saya terima," ujar Dahmi.***

Komentar
Nama
Email
Komentar
Masukkan Angka berikut
Jika Anda pernah memberikan komentar sebelumnya di Ekpos, maka sebaiknya Anda menggunakan email yang sama dengan sebelumnya supaya Anda tidak harus melakukan verifikasi kembali.
Jika Anda belum pernah sebelumnya memberikan komentar, maka komentar Anda akan langsung muncul jika Anda sudah melakukan verifikasi. Proses verifikasi sangatlah mudah, Anda cukup meng-klik link yang kami kirim ke email Anda.
Email Anda tidak akan dimunculkan jika komentar Anda disetujui.
©2014 Ekpos All right reserved   Developed by javwebnet