Dadang: Pengelolaan Keuangan Pemkot Bandung Sesuai Aturan Yang Berlaku

  • 54 views
  • 0 comments

BANDUNG, Ekpos.Com---Pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Bandung mengacu pada payung hukum Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 pasal 33 ayat (3) Huruf  b  dan Permendagri 59 tahun 2007 pasal 71 ayat (2).  

Sehingga, pengelolaan deposito uang kas daerah Pemerintah Kota Bandung telah sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku. Dengan begitu,  seorang kepala daerah dalam hal ini wali kota, hanya bertanggung jawab menentukan bank dimana uang daerah tersebut disimpan. 

"Semua daerah di Jawa Barat termasuk Kota Bandung menyimpan uang kasnya di bank bjb selaku bank pembangunan daerah. Sama halnya kalau di Jawa Tengah, pasti menyimpannya di bank pembangunan daerah Jawa Tengah," ungkap Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Bandung, Dadang Supriatna menjelaskan, Rabu (20/6/2018). 

Dadang menyatakan, setelah kepala daerah menentukan bank tempat menyimpan uang kas daerah, pengaturan lebih lanjut mengenai perjanjian pihak bank dengan Pemkot, dilakukan oleh Kepala BPKA selaku bendaharawan umum daerah.

"Perjanjian tersebut, mengatur besaran uang kas daerah yang disimpan dalam bentuk giro maupun deposito. Hal itu, selain untuk mengatur pengeluaran tiap bulan, juga untuk menambah penerimaan PAD (Pendapatan Asli Daerah)," tuturnya.

Lebih lanjut Dadang mengemukakan, saldo kas minimal setiap bulan di Pemkot Bandung adalah Rp500 Milyar dalam bentuk giro. Apabila saldo kas melebihi Rp500 Milyar, maka kelebihannya disimpan dalam bentuk deposito. 

"Dasar perhitungannya adalah volume APBD Pemkot Bandung satu tahun kurang lebih Rp6 Trilyun. Sehingga, kebutuhan saldo kas per bulannya Rp500 Milyar karena dibagi 12 bulan. Misalnya, saldo kas Rp600 Milyar, maka yang Rp500 Milyar dalam bentuk giro dan sisanya Rp100 Milyar disimpan dalam bentuk deposito," terangnya seraya menasmbahkan, tingkat bunga deposito dilakukan sesuai ketentuan tingkat bunga yang berlaku. Dan itu dinamis, tiap bulan belum tentu sama.

Dadang memaparkan, semua pendapatan dari deposito, dicatat dalam penerimaan PAD akun lain-lain PAD yang sah. Penggunaannya pun sama dengan penerimaan daerah lainnya, yaitu disatukan dalam pendapatan daerah, dan untuk belanjanya terurai dalam rekening belanja yang ada di pada APBD. 

"Pendapatan untuk tahun 2017 telah tercatat dalam laporan keuangan yang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan tidak ada masalah karena sudah sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku," terangnya. Ganefa

Komentar
Nama
Email
Komentar
Masukkan Angka berikut
Jika Anda pernah memberikan komentar sebelumnya di Ekpos, maka sebaiknya Anda menggunakan email yang sama dengan sebelumnya supaya Anda tidak harus melakukan verifikasi kembali.
Jika Anda belum pernah sebelumnya memberikan komentar, maka komentar Anda akan langsung muncul jika Anda sudah melakukan verifikasi. Proses verifikasi sangatlah mudah, Anda cukup meng-klik link yang kami kirim ke email Anda.
Email Anda tidak akan dimunculkan jika komentar Anda disetujui.
©2014 Ekpos All right reserved   Developed by javwebnet