BPK Sebut Sistem Pelaporan Produktivitas Padi Kementan Tidak Akuntabel

  • 50 views
  • 0 comments

JAKARTA, EKPOS.COM – Data konsumsi beras nasional tidak akurat, dan BPS hanya satu-satunya sumber data, untuk itu harus ditambah tenaga dan anggarannya serta perbaikan regulasinya, dan juga BPK telah berbicara langsung dengan Presiden tentang pentingnya BPS.

Hal itu dipaparkan anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djali, saat acara Seminar Nasional yang digelar di Kantor Pusat BPK RI, Jakarta Selatan, Senin (21/5/2018).

Menurutnya, BPK telah melakukan audit kinerja pada tahun 2015, dan menyimpulkan bahwa pemerintah belum memiliki data konsumsi kongkrit yang menunjukan berapa besarnya konsumsi beras di Indonesia.

BPS, lanjut Rizal Djali, harus menggunakan teknologi canggih sehingga kebutuhan data yang diperlukan pemerintah dalam hal ini untuk mengambil keputusan dapat tersedia dalam waktu yang cepat.

Seminar yang mengusung tema “Ketersediaan Pangan : Swasembada Versus Impor (Hasil Audit BPK RI)” tersebut dilaksanakan untuk membahas hasil pemeriksaan BPK, dengan narasumber Bambang S Ketua DPR RI, Amran S Mentan dan Effendi Gozali sebagai moderator.

Menurut Rizal, BPK menemukan Sistem Pelaporan Produktivitas Padi yang diterapkan di Kementerian Pertanian tidak akuntabel, walaupun sistem ini sedang dalam perbaikan sampai saat ini. BPK juga menemukan data alih fungsi lahan tidak akurat, terutama terjadi di provinsi Jawa Barat. (BD)

 

Komentar
Nama
Email
Komentar
Masukkan Angka berikut
Jika Anda pernah memberikan komentar sebelumnya di Ekpos, maka sebaiknya Anda menggunakan email yang sama dengan sebelumnya supaya Anda tidak harus melakukan verifikasi kembali.
Jika Anda belum pernah sebelumnya memberikan komentar, maka komentar Anda akan langsung muncul jika Anda sudah melakukan verifikasi. Proses verifikasi sangatlah mudah, Anda cukup meng-klik link yang kami kirim ke email Anda.
Email Anda tidak akan dimunculkan jika komentar Anda disetujui.
©2014 Ekpos All right reserved   Developed by javwebnet