BP PERDA DPRD JABAR Garap 5 Usulan RAPERDA

  • 42 views
  • 0 comments
BP PERDA DPRD JABAR Garap 5 Usulan RAPERDA

 Bandung Ekpos.com

Badan Pembentukkan Peraturan Daerah (BP Perda) DPRD Provinsi Jawa Barat tahun 2019 ini tengah menggarap 5 rancangan peraturan daerah (raperda), yang terdiri dari 3 raperda  usulan eksekutif serta dua lainnya merupakan raperda inisiatif DPRD.

“Tiga Raperda dari eksekutif tersebut terdiri dari Raperda Pendidikan Agama dan Pendidikan keagamaan; Raperda Penyelenggaraan Kesehatan dan Raperda Pembangunan dan Pengembangan Perumahan serta Kawasan Permukiman  (P3KP) Tahun 2018-2038.  Sedangkan Raperda inisiatif  DPRD terdiri dari Raperda Desa Wisata dan Raperda Distribusi”  Jelas Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah ( BP Perda) DPRD Jawa Barat, Drs.KH. Habib Syarief Muhammad Alaidrus, kepada Ekpos.com di ruang kerjanya. Jl Diponegoro 27 Bandung. Senin. (21/1)

Kelima Raperda tersebut, kini mulai dikaji dan dibuatkan tahapan-tahapan penyusunannya. Setelah itu kita bawa ke sidang paripurna untuk dimintai persetujuannya seluruh anggota dewan.  Selanjutnya, setelah mendapat persetujuan barulah dibentuk Pansus.

Dijelaskan Habib. Raperda Pendidikan Agama dan Pendidikan  Keagamaan merupakan usulan dari Biro Pelayanan Sosial dan Bantuan Sosial Setda Jabar , “Berdasarkan kajian internal BP Perda, Raperda ini layak dan dapat ditindaklanjuti karena sudah ada kajian akademis.  Namun, sebelum diserahkan ke Pansus, BP Perda akan melakukan beberapa kajian dan konsultasi ke Pusat yaitu Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri”Tuturnya.

Usulan pembentukan Raperda Pendidikan Agama dan Pendidikan  Keagamaan merupan kali pertama diusulkan. Hal ini berkaitan erat dengan visi dan misi pak Gubernur dengan tagline “Jabar Juara Lahir Bathin” .

“ Sedikitnya ada empat (4) hal yang cukup krusial perbedaan pendidikan umum dengan pendidikan agama yaitu 1.Keuangan;  2. Sumber Daya Manusia yg belum maksimal; .3.Sarana- prasarana yg masih minim. dan 4.Kurikulum yg belum sinkron dengan kondisi ke kinian”,jelas Habib

Raperda ini nantinya akan menjadi payung hukum, bagi pemerintah  Provinsi dan Kabupaten/kota  dalam mendukung program pendidikan agama dan keagamaan.  Sehingga tidak hanya mengandalkan pemerintah pusat,  tetapi juga mendapat support dari  pemangku kepentingan seperti gubernur, bupati/walikota.

Terkait dengan hal tersebut BP Perda Jabar Selasa ini (22/01-2019), akan berkonsultasi ke Kemenag dan Kemendagri untuk minta masukan, saran dan arahan termasuk juga melakukan investariasi  data dan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan Raperda yang akan disusun.@antz 

Komentar
Nama
Email
Komentar
Masukkan Angka berikut
Jika Anda pernah memberikan komentar sebelumnya di Ekpos, maka sebaiknya Anda menggunakan email yang sama dengan sebelumnya supaya Anda tidak harus melakukan verifikasi kembali.
Jika Anda belum pernah sebelumnya memberikan komentar, maka komentar Anda akan langsung muncul jika Anda sudah melakukan verifikasi. Proses verifikasi sangatlah mudah, Anda cukup meng-klik link yang kami kirim ke email Anda.
Email Anda tidak akan dimunculkan jika komentar Anda disetujui.
©2014 Ekpos All right reserved   Developed by javwebnet