Benny Gugat Oded M Danial Terkait Pelntikan Ema Jadi Sekda Kota Bandung

  • 0 comments

BANDUNG, Ekpos.Com---Staf Ahli Pemkot Cimahi, Benny Bachtiar menggugat secara hukum Wali Kota Bandung,  Oded M Danial, yang telah melantik Ema Sumarna sebagai Sekda Kota Bandung pada 22 Maret 2019. Benny merasa dia lah yang seharusnya dilantik sebagai Sekda Kota Bandung.

Benny mendatangi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung di Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (23/5/2019) siang.

“Gugatan ke PTUN ini yang paling utama perlu digarisbawahi bukan masalah jabatan. Gugatan saya lebih kepada penegakan aturan yang mesti disikapi oleh kita bersama,” kata Benny Bachtiar saat ditemui di Gedung PTUN, Kamis (23/5/2019) siang.

Menurut Benny Bachtiar, Wali Kota Bandung tidak mengindahkan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah di atasnya.

“Bagaimanapun juga, kabupaten/kota ini bagian dari NKRI dan hak otoritas ada di presiden. Apapun keputusan yang dikeluarkan di tingkat atasnya, mesti dipatuhi atau diikuti. Hal inilah yang ingin saya luruskan dalam proses ini,”ungkapnya.

Menurut Benny, penetapan dirinya sebagai Sekda Kota Bandung oleh Kemendagri yang diperkuat rekomendasi KASN, dan Gubernur Jawa Barat sudah sesuai aturan dan prosedur. Untuk itu tidak ada alasan bagi Wali Kota Bandung Oded M Danial menolak melantik bahkan melantik Ema Sumarna.

“Putusan itu sudah jelas, dalam proses open bidding mulai dari pendaftaran, penunjukan, hingga penetapan ada proses dan ada rekomendasi KASN, rekomendasi gubernur. Selain itu, dalam UU nomor 10 tahun 2016, bahwa 6 bulan sebelum dan 6 bulan sesudah kepala daerah terpilih, tidak boleh melakukan rotasi mutasi terkecuali ada izin Kemendagri. Nah, saya sudah mengantongi izin dari Kemendagri, agar saya dilantik sesuai surat tanggal 20 September 2018,” ujar Benny.

Wahyu Setiazie SH, kuasa hukum Benny Bachtiar, mengatakan, pelantikan Ema Sumarna sebagai Sekda Kota Bandung cacat aturan.

“Yang menjadi objek adalah SK pelantikan sekda saat ini, jadi harusnya yang dilantik ini Pak Benny. Saya melihat SK tersebut cacat formal karena tidak memerhatikan surat rekomendasi dari Kemendagri dan KASN. Sehingga dalam hal ini objek dari sengketa tersebut cacat hukum, makanya kita ajukan gugatan ke PTUN,” kata  Wahyu.

Komentar
Nama
Email
Komentar
Masukkan Angka berikut
Jika Anda pernah memberikan komentar sebelumnya di Ekpos, maka sebaiknya Anda menggunakan email yang sama dengan sebelumnya supaya Anda tidak harus melakukan verifikasi kembali.
Jika Anda belum pernah sebelumnya memberikan komentar, maka komentar Anda akan langsung muncul jika Anda sudah melakukan verifikasi. Proses verifikasi sangatlah mudah, Anda cukup meng-klik link yang kami kirim ke email Anda.
Email Anda tidak akan dimunculkan jika komentar Anda disetujui.
©2014 Ekpos All right reserved   Developed by javwebnet