Bawaslu Jabar 139 Rubu DPTHP Tidak Valid Untuk Pileg dan Pilpres 2019

  • 23 views
  • 0 comments

BANDUNG, Ekpos.Com---Badan Pengawas Pemilu Jawa Barat ( Bawaslu Jabar) menemukan data tidak valid Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) untuk Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019.

Komisioner Bawaslu Jabar, Lolly Suhenty mengatakan, berdasarkan hasil  audit DPTHP yang telah ditetapkan, Bawaslu menemukan lebih dari 139 ribu data pemilih bermasalah di seluruh Jawa Barat. Atas temuan tersebut, Bawaslu meminta untuk ditindaklanjuti bersama di lapangan dengan melakukan cek dan ricek.

"Untuk DPTHP saat ini di Jabar  untuk tahap awal 139 ribu lebih mengalami kegagalan. Kemudian dibawa rapat di Jakarta, dan akhirnya satu di antaranya dilakukan rekomendasi penundaan penetapan DPTHP. Kini sedang berproses perbaikan DPTHP tahap dua," ujar Lolly, di Kampus UIN Sunan Gunung Djati, Kota Bandung, Selasa (13/11/2018).

Lolly mengatakan, saat ini Bawaslu tengah berlangsung proses rekapitulasi di kabupaten dan kota. Semisal, yang terjadi di Kota Bogor ditemukan data terbaru yang tidak sinkron. Sehingga Kota Bogor merekomendasikan penetapan DPTHP ditunda.

"Tak hanya di Kota Bogor saja, beberapa kabupaten dan kota lainnya masih punya problem yaitu tidak samanya data yang manual dengan sistem data pemilih (Sidalih),"ungkap Lolly.

Lolly menuturkan apabila dalam jangka waktu terdekat dalam berita acara data masih tidak sinkron atau berbeda, maka Bawasalu akan merekomendasikan penundaan DPTHP tahap dua karena dikhawatirkan terjadi kerawanan.

"Data non DPT yang disampaikan oleh Mendagri di Jawa Barat data mencapai angka 6 juta 500 ribu yang sudah disampaikan. Tapi sampai kini Bawasalu belum mendapatkan data soft file by name dan by addresnya. Sehingga kami kesulitan untuk melakukan pengecekan," ujar Lolly.

Lolly mengaku, terus berkoordinasi dengan jajarannya mulai dari Panwaslu Kecamatan (Panwascam) agar dapat mencermati terkait hal tersebut.

"Kalau data manual sudah oke tapi Sidalih belum oke maka kami tidak boleh menyetujui. Sehingga seluruh panwascam kabupaten dan kota sedang mengecek itu," katanya.***

Komentar
Nama
Email
Komentar
Masukkan Angka berikut
Jika Anda pernah memberikan komentar sebelumnya di Ekpos, maka sebaiknya Anda menggunakan email yang sama dengan sebelumnya supaya Anda tidak harus melakukan verifikasi kembali.
Jika Anda belum pernah sebelumnya memberikan komentar, maka komentar Anda akan langsung muncul jika Anda sudah melakukan verifikasi. Proses verifikasi sangatlah mudah, Anda cukup meng-klik link yang kami kirim ke email Anda.
Email Anda tidak akan dimunculkan jika komentar Anda disetujui.
©2014 Ekpos All right reserved   Developed by javwebnet