APDHI: KORUPSI MENYANDERA PEMILIHAN & PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

  • 191 views
  • 0 comments

Bandung, EKPOS.com -  Asosiasi Profesor Doktor Hukum Indonesia (APDHI) akan menyelenggarakan Seminar yang bertajuk “Tindak Pidana Korupsi Dalam Pusaran Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia pada hari Sabtu (9/12/2017) di Trans Luxuri Hotel, Bandung.

Menurut Sekjen APDHI DR. Alfies Sihombing, SH.MH.MM,CLA persiapan acara ini sudah matang dan para peserta seminar  yang sangat antusias mendaftar  adalah para Doktor dan Profesor serta Praktisi Advokat, penegak hukum, dan akademisi hukum lainnya hampir dari seluruh Indonesia, dan kemungkinan kalau tidak ada acara kenegaraan Prof. Drs. H. Mohammad Tito Kanavian, M.A.,Ph.D. Guru Besar dalam bidang ilmu Kepolisian Studi Strategis Kajian Kontra Terorisme menurut informasi kita harapkan akan hadir  juga dalam acara tersebut.

Sementara itu Ketua Bidang Advokasi dan Sosialisasi Hukum APDHI DR.(c) T. Mangaranap Sirait, SH.MH. mengatakan bahwa latar belakang mengapa APDHI menyoroti  korupsi dalam pusaran kepala daerah diangkat dalam seminar ini, bermula dari rasa prihatin APDHI atas perkembangan pemerintahan daerah yang tersandera korupsi, banyak Bupati/walikota dan Gubernur telah memanipulasi jabatannya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan tim suksesnya.  

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan PILKADA telah tersandera korupsi, dan rakyat kembali menjadi “tumbal pelengkap penderita” penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang koruptif, DR.(c) T. Mangaranap Sirait, SH.MH. menganalogikan jabatan gubernur dan bupati/walikota telah menjadi “dracula” yang menghisap anggaran daerah yang harusnya untuk rakyat, atas hal ini APDHI harus bersuara secara konstruktif dan harus dicari jalan keluar katanya.

Acara ini akan dihadiri  banyak pakar hukum  Profesor dan Doktor hukum antara lain seperti  pakar hukum pidana Prof. Dr. Edi Setiadi, SH.MH, Prof. Asep Warlan Yusuf, Dr. Liona Supriatna SH.MH. Komisioner KPU, Budayawan Sujiwo Tejo, dengan Key Notre speaker DR. Dini Dewi Heniarti,SH.MH.

Ketua Umum APDHI, dan lain-lain, acara sekaligus untuk mengukuhkan kepengurusan Dewan Pengurus Tertinggi Asosiasi Profesor Doktor Hukum Indonesia (APDHI) periode 2017-2022. ***

Komentar
Nama
Email
Komentar
Masukkan Angka berikut
Jika Anda pernah memberikan komentar sebelumnya di Ekpos, maka sebaiknya Anda menggunakan email yang sama dengan sebelumnya supaya Anda tidak harus melakukan verifikasi kembali.
Jika Anda belum pernah sebelumnya memberikan komentar, maka komentar Anda akan langsung muncul jika Anda sudah melakukan verifikasi. Proses verifikasi sangatlah mudah, Anda cukup meng-klik link yang kami kirim ke email Anda.
Email Anda tidak akan dimunculkan jika komentar Anda disetujui.
©2014 Ekpos All right reserved   Developed by javwebnet