Ada Penambahan Sebanyak 314 Ribu Tabung Selama Ramadan, Stok Elpiji 3 Kg di Garut Aman

  • 0 comments

GARUT, Ekpos.com - Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Kabupaten Garut menjamin stok gas elpiji 3 kilogram selama Bulan Ramadan dan menjelang Lebaran tahun 2019 ini aman, sehingga dipastikan tidak akan terjadi kelangkaan.  

Humas Hiswana Migas Kabupaten Garut, Evi Alfian, mengatakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang diprediksi akan terjadi peningkatan permintaan selama bulan Ramadan, Pertamina telah menambah sebanyak 314 ribu tabung, dari sebelumnya 1.300.000 tabung perbulan menjadi 1.614 tabung.

"Alhamdulillah ada penambahan sebanyak 314 ribu tabung untuk bulan ramadan ini. Dari biasanya 1.300.000 tabung perbulan menjadi 1.614.000 tabung," ujarnya, Senin (6/5/2019).

Evi menyebutkan, kebutuhan masyarakat Garut akan gas elpiji bersubsidi setiap harinya mencapai sekitar 52 ribuan tabung. Dengan adanya penambahan ini, maka selama bulan ramadan akan tersedia sebanyak 64 ribuan tabung setiap harinya.

Menurutnya, stok gas elpiji 3 kilogram yang disediakan tersebut sudah cukup ideal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Garut, terutama bagi masyarakat kurang mampu yang masuk kategori mendapatkan gas bersubsidi tersebut.

"Itu (jumlahnya) sudah sangat ideal, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di Garut," ucapnya. 

Evi menambahkan, terkait kelangkaan gas elpiji 3 kilogram yang kerap dikeluhkan masyarakat, menurutnya hal itu tidak ada, namun yang terjadi adalah keterlambatan pengiriman dikarenakan berbagai faktor.

"Kalau disebut langka itu tidak ada. Mungkin sedikit terlambat saja. Selama ini kan dikirim dari Balongan Indramayu, banyak faktor (terlambat), misalnya macet, atau faktor alam," katanya. 

Dalam kesempatan tersebut, Evi pun mengimbau kepada kalangan yang dinilai sudah mampu atau pegawai pemerintah yang sudah berstatus PNS untuk tidak menggunakan gas bersubisdi tersebut dan segera beralih ke gas non elpiji, agar stok yang tersedia di lapangan tetap terjaga untuk kebutuhan masyarakat kurang mampu.

"Jadi untuk yang sudah mampu atau yang pegawai pemerintah yang sudah berstatus PNS agar tidak menggunakan gas bersubsidi. Kasihan kan masyarakat kecil," ucapnya.

Evi menuturkan, Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk gas bersubsidi di tingkat pangkalan sebesar Rp16.000. Jika diketahui ada pangkalan yang menjual lebih dari itu, maka masyarakat berhak melaporkannya ke Pertamina.

"Pangkalan yang menjual tidak sesuai aturan, akan ada sanksinya, mulai sanksi administrasi, pengurangan pasokan, hingga yang terberat

Surat Keterangan Usaha (SKU) pangkalannya akan dicabut. Resikonya, tidak akan dikirim lagi pasokan barang dari Pertamina," katanya. (Adero)

Komentar
Nama
Email
Komentar
Masukkan Angka berikut
Jika Anda pernah memberikan komentar sebelumnya di Ekpos, maka sebaiknya Anda menggunakan email yang sama dengan sebelumnya supaya Anda tidak harus melakukan verifikasi kembali.
Jika Anda belum pernah sebelumnya memberikan komentar, maka komentar Anda akan langsung muncul jika Anda sudah melakukan verifikasi. Proses verifikasi sangatlah mudah, Anda cukup meng-klik link yang kami kirim ke email Anda.
Email Anda tidak akan dimunculkan jika komentar Anda disetujui.
©2014 Ekpos All right reserved   Developed by javwebnet