Bentuk Pembangkangan, Hanya 5 Dari 14 Kepala SKPD Ikuti Assesmen

  • 110 views
  • 0 comments

NGAMPRAH, Ekpos.Com---Diduga sebagai bentuk pembangkangan, sembilan Kepala Satuan kerja perangkat dinas (SKPD) tidak mengikuti assesment yang digelar beberapa waktu lalu di University Center UPI, Kota Bandung. Padahal, Pelaksana tugas Bupati Bandung Barat, Yayat T Soemitra,  sudah mengeluarkan intruksi , namun tidak digubris oleh sejumlah kepala SKPD.

Tak hadirnya sembilan kepala SKPD tersebut, diduga adanya hubungan yang kurang harmonis antara Penjabat Bupati dengan para kepala SKPD. Bahkan berhembus kabar kalau ketidak hadiran mereka untuk menjalani assesmen, sebagai bentuk perlawanan mereka. Padahal, tahapan assesment merupakan kesempatan dan hak pejabat, sekaligus memang Plt Bupati memiliki rencana untuk merotasi jabatan eselon II.

Iinformasi yang didapat, kepala SKPD yang hadir dalam proses assesment, di antaranya Maman Sulaeman (Plt Disperindag), Asep Wahyu FS (Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak), Heri Partomo (Dinsos), Agus Maolana (Plt BKPSDM), dan Agustin Priyanti (Plt Bappeda).

Sedangkan Asisten II Bidang Ekbang, Asep Ilyas meninggalkan lokasi sebelum kegiatan berlangsung.

"Proses assesment dimulai pukul 10.00-13.00 WIB, hanya dihadiri lima orang dari 14 orang yang diminta hadir. Mereka yang hadir menjalani tes berupa tes kepribadian, tes kemampuan profesional, tes potensi akademik, dan lainnya," kata seorang sumber di internal Pemda KBB.

Pada proses tahapan assesment tersebut, Plh Sekda KBB, Aseng merupakan ketua panitia seleksi tahapan assesment evaluasi jabatan pimpinan tinggi pratama pun tak tampak hadir. Bahkan, surat perintah no 04/PANSEL/2018 tanggal 30 Mei 2018 juga tidak dibubuhi tandatangannya.

Hal itu justru semakin menguatkan bahwa hubungan antara Plt Bupati dan Plh Sekda KBB kurang harmonis. Ditenggarai kisruh tersebut bermula dari rencana rotasi dan penggantian Plh Sekda oleh Plt Bupati yang selama ini digembar-gemborkan.

Ketua Pusat Kajian Politik Ekonomi dan Pembangunan (Puskapolekbang), Holid Nurjamil, melihat sisa jabatan Plt Bupati KBB yang sampai 17 Juli 2018, ia mengimbau, ada baiknya fokus pada persoalan mengangkat kinerja PNS dan kepercayaan publik, seperti meningkatkan pelayanan publik tanpa menggeser posisi PNS, memperbaiki kinerja pasca OTT.  Serta, menyukseskan agenda pilkada dan mengurangi kemunginan gejolak yang terjadi.

"Harusnya Pak Yayat fokus di sisa jabatannya, tanpa harus memaksakan rotasi mutasi yang dapat menciptakan konflik. Jika itu dilakukan, dampaknya tidak akan terasa karena pengabdiannya hanya tinggal hitungan hari," ujar Holid. ***

Komentar
Nama
Email
Komentar
Masukkan Angka berikut
Jika Anda pernah memberikan komentar sebelumnya di Ekpos, maka sebaiknya Anda menggunakan email yang sama dengan sebelumnya supaya Anda tidak harus melakukan verifikasi kembali.
Jika Anda belum pernah sebelumnya memberikan komentar, maka komentar Anda akan langsung muncul jika Anda sudah melakukan verifikasi. Proses verifikasi sangatlah mudah, Anda cukup meng-klik link yang kami kirim ke email Anda.
Email Anda tidak akan dimunculkan jika komentar Anda disetujui.
©2014 Ekpos All right reserved   Developed by javwebnet